A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/press.php

Line Number: 85

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/press.php

Line Number: 93

AETI - Asosiasi Eksportir Timah Indonesia

Press Release

March

2
2016

TOBOALI – Kordinator Nelayan Toboali, Kodi Midahri menuding Ibrahim yang menjabat sebagai Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangka Selatan sebagai koordinator utama dalam aktivitas penambangan ilegal TI Apung di perairan Suka Damai dan sekitarnya.

Kodi meminta pihak kepolisian untuk memeriksa Ibrahim karena telah memback up aktivitas tersebut. Selain Ibrahim, Kodi juga menuding sejumlah Ormas dan LSM berada dalam aktivitas TI Apung berkedok PIP tersebut. “Kita minta ditangkap para koordinator tersebut, Ibrahim itu, di depan rumahnya ada Plang Aliansi Wartawan Indonesia, dia itu koordinator utama, dan membackup semuanya,” kata Kodi dalam jumpa pers yang digelar di Laut Buyung Senin (29/2/2016).

Kodi juga menyebut nama Sakti, warga Suka Damai yang terlibat dalam aktivitas ilegal TI Apung. “Mereka ini yang menyuruh dan memerintahkan aktivitas tambang ilegal, para koordinator ini perusak lingkungan, Feri itu juga yang mengundang melakukan sosialisasi, kepolisian kita minta mereka ini diperiksa,” ungkap Kodi. Sementara Ketua Laskar Pergerakan Pemuda Basel, Adi Abing menyebutkan aktivitas TI Apung saat ini membuat nelayan semakin resah. Selain bekerja tak mengindahkan aturan, aktivitasnya semakin dekat dengan bibir pantai.

“Kita apresiasi Pemkab Basel melalui Wabup akan menyelesaikan persoalan ini, kita meminta komitmen Wabup Basel, pihak kepolisian juga jangan hanya himbauan saja, harus ada tindakan, aktivitas ilegal ini jelas masuk kategori kejahatan luar biasa, koordinatornya kita minta ditangkap, kita minta Wabup cepat diselesaikan persoalan ini, karena banyak permasalahan pembangunan Basel yang harus dilaksanakan,” kata Abing.

Ketua PPM Basel Erwandi mengatakan pihaknya menunggu aksi semua elemen serta penindakan dan jangan sampai terjadi gesekan. Sementara nelayan Kampung Padang Toboali, Samsul mengungkapakn persoalan TI Apung hampir berjalan 13 tahun tanpa penyelesaian. “Kita minta Wabup komit untuk menyelesaikan persoalan ini, dari perairan Kerasak sampai Mempunai tidak ada aktivitas penambangan,” kata Samsul.

Terpisah, Ibrahim dikonfirmasi via ponselnya mengakui dirinya sebagai PJO (penanggung jawab operasional) sesuai dengan SPK PT Timah yang bermitra dengan BUMD Provinsi Babel. Ia mengaku tidak membawa nama jabatannya sebagai Ketua AWI Basel dalam keterlibatannya dengan aktivitas PIP.

Menurutnya sejak PT Timah menghentikan sementara aktivitas PIP, dirinya tidak terlibat dalam aktivitas penambangan apapun. Ia mengaku aktivitas TI Apung di luar SPK PT Timah yang menyetop sementara tersebut di luar tanggung jawab dirinya. “TI Apung yang bekerja tidak sesuai dengan SPK yang telah menghentikan sementara, itu di luar tanggung jawab saya,” kata Ibrahim.
Sebelumnya, beredar SMS dari No Hp 081271208396 yang juga masuk ke harian ini yaitu Mohon Kehadirannya bagi rekan LSM, OKP dan Media siang ini pukul 14.00 Wib di kediaman Saudara Sakti Sukadamai Toboali dalam rangka sosialisasi Tambang Ponton Isap Produksi (PIP) sekaligus pembagian uang pembinaan bagi LSM, OKP dan Media yang telah mendukung keberadaan PIP di Sukadamai Hubungi No HP 0812712084xx.

Pengurus Persatuan Wartawan Basel (PWB), M Yusuf menyesalkan SMS yang beredar menyebutkan nama media yang mendukung aktivitas TI Apung. Ia menyebutkan jika benar ada keterlibatan media atau wartawan dalam aktivitas penambangan tersebut jangan segan-segan untuk melaporkan ke perusahaan media bahkan ke Dewan Pers agar ditindak sesuai UU Pers No 40 tahun 1999.

Menurutnya, media hendaknya berada pada posisi yang netral dan tidak terlibat apapun dalam aktivitas apalagi yang rawan dengan konflik kepentingan seperti aktivitas TI Apung Suka Damai. “Sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalisitik, Media, Pers dan Wartawan itu berada pada posisi yang netral, media memang berpihak, tetapi berpihak kepada kebenaran, laporkan jika medianya bermain, laporkan ke Dewan Pers,” ujar Yusuf. (raw/6)

Sumber : http://www.rakyatpos.com/ketua-awi-diduga-bekingi-ti-apung.html    

March

2
2016

Pangkalpinang (Antara Babel) - Penyidik Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polda Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tersangka baru dalam kasus penangkapan truk bermuatan 10 ton pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur, Selasa (23/2).

"Untuk kasus ini kami telah menetapkan Wakil Direktur PT Belitung Industri Sejahtera (BIS), Hendro dan seorang kolektor timah, Bayu sebagai tersangka," kata Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Abdul Mun'im di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan contoh barang bukti dikirim ke laboratorium untuk diteliti. Polisi juga mengambil keterangan saksi ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Babel, katanya.

Sebelumnya, Polda Kepulauan Bangka Belitung mengamankan 10 ton pasir timah ilegal dari sebuah truk dengan nomor polisi B 9243 PDC saat akan mengirimkan timah itu ke PT Belitung Industri Sejahtera (BIS) di Kabupaten Belitung Timur.

"Sebelumnya kami telah menahan sopir truk tersebut atas nama Dargandi dan seorang kernet atas nama Nova, selain itu penyidik juga menyita barang bukti berupa pasir timah seberat 10 ton lebih," ujarnya.

Ia menyebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sopir dan kernet serta dokumen-dokumen yang ada  maka pasir timah itu dinyatakan ilegal.

Polisi telah menyegel 16 balok hasil olahan pasir timah dalam bentuk bulion seberat 6.981 kilogtram dari pabrik PT BIS yang diduga terkait dengan timah ilegal.

"Para tersangka ini dijerat dengan pasal 161 UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar,' katanya.

Sumber : http://babel.antaranews.com/berita/33724/polda-tetapkan-tersangka-baru-kasus-timah-ilegal    

March

2
2016

PANGKALPINANG – Setelah menjabat sejak 18 Maret 2014 sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Kapolda Babel), Brigjen Pol Drs. Gatot Subiyaktoro akhirnya diganti. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memutasi dan memberikan promosi kepada Gatot Subiyaktoro sebagai sebagai Widyaiswara Utama Sespim Polri Lemdikpol. Posisi Kapolda Babel yang baru akan diisi oleh Brigjen Pol Drs. Yovianes Mahar yang sebelumnya menjabat Irwil II Itwasum Polri.

Pergantian orang nomor satu di Polda Babel ini terungkap, berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: KEP/223/II/2016 tanggal 28-2-2016 yang didapat Rakyat Pos dari sumber petinggi di Mabes Polri. Surat telegram tersebut ditandatangani oleh As SDM Mabes Polri, Irjen Pol Sabar Rahardjo.

Dalam surat telegram bernomor: ST/476/II/2016 itu, selain Kapolda Babel pergantian pejabat lain juga dilakukan Mabes Polri. Seperti posisi Irjen Pol Drs. Ngadino yang sebelumnya menjabat Kapolda Sumatera Utara, dimutasikan sebagai Pati Polda Jawa Tengah dalam rangka pensiun. Kemudian Irjen Pol Drs. Raden Budi Winarso yang sebelumnya menjabat Kadiv Propam Polri, diangkat menggantikan Irjen Pol Ngadino sebagai Kapolda Sumatera Utara. Sementara Irjen Pol Drs. Mochamad Iriawan Kadivkum Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadiv Propam Polri.

Ada juga nama Irjen Pol Drs. Setyo Wasisto Pati SSDM Polri yang ditugaskan pada Lemhannas RI, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadivkum Polri. Brigjen Pol Drs. Achmad Syukrani Karopsi SSDM Polri, dimutasikan sebagai Pati SSDM Polri dan penugasan pada Lemhannas RI.
Selanjutnya Kombes Pol Drs. Djoko Turohman yang sebelumnya menjabat Irwasda Polda Jawa Barat, dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri. Sama halnya Irjen Pol Drs. Syahrul Mamma yang sebelumnya menjabat Waka Bareskrim Polri, dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri. Sedangkan Irjen Pol Drs. Ari Dono Sukmanto yang sebelumnya menjabat Sahlijemen Kapolri diangkat dalam jabatan baru sebagai Waka Bareskrim Polri.

Untuk Brigjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang Karowassidik Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Sahlijemen Kapolri. Kombes Pol Drs. Mulyana penyidik utama tingkat I Rowassidik Bareskrim Polri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Karowassidik Bareskrim Polri. Begitu pun Brigjen Pol Drs. Suro Jouhari Karopal SSarpras Polri dimutasikan sebagai Pati SSarpras Polri dalam rangka pensiun.

Kombes Pol Andap Budhi Revianto Wadirtipidter Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Karopal SSarpras Polri. Brigjen Pol Drs. Suko Rahardjo Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol dimutasikan sebagai Pati Lemdikpol dalam rangka pensiun.
Kombes Pol Drs. Martuani Sormin Karo Ops Polda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol. Brigjen Pol Drs. Ricardo Hutauruk Irwil Itwasum Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Sumsel.

Irjen Pol Drs. Erry Subagyo Assarpras Kapolri dimutasikan sebagai Pati SSarpras Polri dalam rangka pensiun. Irjen Pol Drs. Happy Kartika Widyaiswara Utama Sespim Polri Lemdikpol diangkat dalam jabatan baru sebagai Assarpras Kapolri. Brigjen Pol Drs. Idham Aziz Kapolda Sulteng diangkat dalam jabatan baru sebagai Irwil II Itwasum Polri. Lalu Brigjen Pol Drs. Rudy Sufahriadi Pati Mabes Polri yang penugasannya pada BNPT, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Sulteng.
Kombes Pol Drs. Fachrudin SH Widyaiswara Muda Sespimti Sespim Polri Lemdikpol dimutasikan sebagai Pamen Densus 88 Anti Teror Polri dalam penugasan pada BNPT. Irjen Pol Drs. Affan Richwanto Widyaiswara Utama Sespim Polri Lemdikpol dimutasikan sebagai Pati Lemdikpol dalam rangka pensiun.

Brigjen Pol Drs. Daud Sihombing Pati SSDM Polri yang mendapat tugas pada Lemhannas RI, diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Utama Sespim Polri Lemdikpol. Kombes Pol Drs. Johan Angello Sumampow Irbidjemen Sarpras Itwil IV Itwasum Polri dimutasikan sebagai Pati SSDM Polri penugasan pada Lemhannas RI.

Brigjen Pol Drs. Edward Syah Pernong Analis Kebijakan Utama Bidang Jemen Sahli Kapolri dimutasikan sebagai Pati Sahli Kapolri dalam rangka pensiun.
Brigjen Pol Drs. Rahyono Wignyo Pati SSDM Polri penugasan pada Kementerian Kehutanan dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri dalam rangka pensiun.

Dalam telegram tersebut Kapolri menyatakan kepada jenderal agar para PATI/PAMEN Polri diperintahkan untuk segera melaksanakan tugas yang baru paling lambat 14 hari sejak ditetapkan keputusan mutasi. Sedangkan untuk pelaksanaan sertijab Assarpras Kapolri, Kadivkum, Kapolda Sumut, Kapolda Sulteng dan Kapolda Babel akan diberitahukan lebih lanjut.

Kabid Humas Polda Babel AKBP Abdul Mun’im saat dikonfirmasi tadi malam membenarkan Kapolda Babel diganti dari Brigjen Pol Drs. Gatot Subiyaktoro ke Brigjen Pol Drs. Yovianes Mahar. Menurutnya, Kapolda Babel Gatot Subiyaktoro mendapat promosi jabatan sebagai Widyaiswara Utama Sespim Polri Lemdikpol yang biasanya diduduki polisi berpangkat Inspektur Jenderal.
“Iya benar itu, Kapolda Babel diganti. Bapak Kapolda kita Brigjen Gatot Subiyaktoro mendapat promosi jabatan di Sespim Polri Lemdikpol sebagai Widyaiswara Utama,” kata Abdul Mun’im. (ahy/fan/1)

Sumber : http://www.rakyatpos.com/kapolda-babel-diganti.html    

February

25
2016

Metrotvnews.com, Pangkalpinang: Kabar akan ditutupnya operasi tambang Refined Bangka Tin (RBT)  dinilai bakal berdampak pada ekspor timah dari Bangka Belitung (Babel) dan harga timah dunia.

"Tentunya berdampak, karena RBT kan smelter paling besar," ujar Direktur Utama Bursa Komiditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) Megain Wijaya, di Bangka Tengah, seperti diberitakan Kamis (25/2/2016).

Megain mengungkapkan, RBT mampu memproduksi 10.000 metrik ton (MT) per tahun, dengan ditutupnya RBT tentu dunia akan kekurangan 10.000 metrik ton per tahun. Oleh karena itu, menurutnya dengan turunnya harga tersebut akan mengurangi jumlah pasokan timah dunia setiap tahunnya.

"Ini pasti bertambah. RBT itu setiap tahunnya minimum menyuplai 10.000 MT dan tiba-tiba itu harus kita iris dari equicent-nya jadi dampaknya dunia akan kekurangan 10.000 MT," jelasnya.

Dia berharap, jika memang benar RBT akan menutup operasinya, akan ada peningkatan dari smelter lain untuk memperoduksi ataupun memperluas cakupan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Kalau dari kita hanya operator untuk menyediakan jasa transaksi antara buyer dan seller. Nah kalau misalnya ada kejadian seperti ini dan kita berharap dari smelter lain kan yang mungkin bisa meningkatkan IUP atau bagaimana karena ini purely commercial," ungkapnya.

Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Jabin, membenarkan rencana penutupan RBT ini akan memengaruhi pertimahan dunia, mengingat RBT merupakan salah satu penyuplai timah terbesar dari Babel.

"Tapi yang jelas ini berpengaruh, cuma kan kita belum tahu, ini kan masih isu," sebutnya.

Saat disinggung terkait penutupan RBT hanya merupakan isu untuk menaikkan harga timah yang melemah akhir-akhir ini, Jabin menampiknya dan hanya menjawab dengan senyuman dan tidak berkomentar.

"Itu sepertinya tidak bisa saya jawab, saya sangat menghormati grupnya. Saya kira itu tidak mungkin karena itu bad image, itu pendapat saya," pungkasnya.

Ditemui terpisah, Gubernur Babel, Rustam Effendi mengaku belum mengetahui rencana penutupan RBT ini. Menurut dia baru mengetahui hal tersebut dari pemberitaan media massa.

Pihaknya pun belum menerima surat pemberhentian pertambangan dari pihak yang bersangkutan. "Saya baru dengar itu dari media massa, dan saya belum bisa komentar karena ini juga belum ada surat resminya ke kita," ujarnya singkat.

February

23
2016

Jakarta (ANTARA News) - PT Refined Bangka Tin (RBT) memutuskan untuk menutup tambang timah dan operasi pemasarannya karena komitmen untuk menjaga lingkungan dan mendukung kebijakan pemerintah dan Presiden Jokowi kepada Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC).


"Semua pemegang saham Indonesia dan mitranya di Singapura telah sepakat untuk menghentikan operasi. Kawasan itu akan dijadikan area konservasi," kata Chairman Artha Graha Network Tomy Winata dalam sebuah pernyataan yang dirilis di Jakarta, Senin malam.

RBT yang merupakan bagian dari Artha Graha Network merupakan perusahaan swasta yang didirikan sejak tahun 2007 dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. RBT menjadi salah satu produsen logam timah yang terbesar di Indonesia, dengan kapasitas 2.000 ton setiap bulan.

Belakangan ini ada rumor yang beredar bahwa PT RBT telah menutup operasi tambang dan pemasarannya. Dengan pernyataan tersebut, Tomy Winata membenarkan bahwa pihaknya telah menghentikan operasi PT RBT.

"Ini yang bisa saya sampaikan: RBT adalah bagian dari Artha Graha Network. Beberapa kali, laporan audit menyatakan bahwa tingkat ramah lingkungan di sana tidak mencapai apa yang saya harapkan,” kata Tomy Winata menjelasan alasannya.

Ia menambahkan bahwa Artha Graha Network mendukung penuh Indonesia memenuhi komitmen di UNFCCC untuk mengurangi emisi dan pemanasan global. Untuk komitmen tersebut, maka operasi PT RBT dihentikan.

"Kawasan itu akan dijadikan area konservasi, kilang tidak akan dijual, peralatan-peralatan akan dihancurkan," tegasnya.

Tomy Winata juga mengatakan bahwa AGN, Artha Graha Peduli dan Bank Artha Graha akan lebih hijau dan ramah lingkungan serta selalu mendukung penuh pemerintah Indonesia dan Presiden Jokowi dalam memenuhi komitmennya kepada UNFCCC.

RBT merupakan perusahaan swasta yang didirikan sejak tahun 2007. RBT dibangun untuk memenuhi peningkatan permintaan ekspor timah dunia dengan kualitas terbaik. RBT memiliki pertambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran.

Dengan memiliki standar yang tinggi dalam tahapan produksi timah, demi memenuhi kualitas produk sesuai permintaan pasar dunia, RBT sukses berkembang menjadi perusahaan produsen pengolahan timah terbesar di Indonesia dengan kapasitas 2.000 ton setiap bulan.

RBT telah menjangkau pasar-pasar besar dunia seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Spanyol, Tiongkok, Taiwan, Hongkong, dan Pakistan.

February

22
2016

PANGKALPINANG – Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) yang akan mengaudit aktivitas penambangan timah dan operasi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) timah di Provinsi Bangka-Belitung sepertinya tertunda. Dari sumber Rakyat Pos di kementerian, audit itu tertunda lagi lantaran menimbang Pulau Bangka sedang tertimpa musibah banjir.
“Memang rencananya audit smelter itu sudah sejak bulan Desember 2015, tapi tertunda Januari, lalu ditunda lagi Februari. Kemudian akan dilakukan awal Februari kemarin. Namun tiba-tiba Bangka kena banjir besar, jadi sedikit tertunda dari jadwal. Informasi yang saya terima seperti itu,” ungkap sumber tersebut.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono seperti dilansir media nasional menyebutkan ada delapan smelter timah yang akan diaudit pihaknya. Audit itu dilakukan mulai dari asal usul timah, kapasitas smelter hingga hasil produksinya.
“Audit ini baru pertama kali kami laksanakan. Tim audit bakal membandingkan kapasitas smelter dengan hasil produksinya. Jika ternyata data produksi tidak sesuai dengan kapasitas, maka akan kami tindak dan diserahkan ke penegak hukum,” ujarnya.
Menurut Bambang, audit pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Babel lantaran wewenang audit sebenarnya berada di tingkat gubernur. Terlebih smelter yang diaudit tersebut berstatus Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk PT Timah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Audit ini dengan mendatangi smelter timah. Lalu dilihat berapa besar kapasitas produksi smelter tersebut. Dari data produksi itu kemudian ditilik lebih jauh berapa besar jumlah pasokan bahan baku dan ekspornya berapa. Tim audit pun akan memverifikasi asal bahan baku dan negara tujuan ekspor. Apabila ada perbedaan jumlah antara pasokan, produksi dan ekspor, maka akan diusut lebih jauh,” katanya.

Timah Ditangkap

Sementara itu, di Kabupaten Bangka, anggota Satlantas Polres Bangka, Minggu (31/1/2016) mengamankan 2 truk bermuatan 20 ton timah balok milik PT Tirus di perempatan Lampu Merah Pelabuhan, Jalan Jenderal Sudirman Sungailiat.
Informasi yang dihimpun wartawan menyebutkan, 2 truk timah balok tersebut sempat dibawa ke Mapolsek Sungailiat. Tapi tak sampai 24 jam, timah-timah balok ini berikut truknya dilepas kembali.
Kapolres Bangka, AKBP. Sekar Maulana, SIK kepada wartawan kala itu membenarkan pihaknya melepas timah-timah balok tersebut lantaran mengantongi dokumen lengkap.
“Yang namanya balok tentu ada izinnya,” ujar kapolres saat dikonfrimasi.
Kapolres membantah balok-balok timah tersebut akan diselundupkan dari Desa Tirus, Riau Silip melalui Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Namun saat ditanya kelengkapan surat-surat pengangkutan dan dokumen lain, kapolres tak menjawab.
“Tidak benar kalau mau diselundupkan. Kalau mau ke Jebus kenapa lewat Sungailiat. Kenapa gak lewat Simpang Lumut saja,” bantahnya.
Terpisah, Direktur PT Tirus, Imam Safei ketika dikonfirmasi mengatakan timah-timah balok tersebut akan dikirimkan ke PT RBT di kawasan industri Jelitik Sungailiat. Menurut Ayi sapaan Imam Safei, PT Tirus hanya mengambil orderan melebur pasir timah milik PT RBT untuk dijadikan balok.
“Pabrik kita sudah dua tahun tidak produksi. Jadi kita saat ini hanya mengambil upah memasak pasir timah milik RBT. Setelah menjadi balok kita kirim kembali ke mereka (RBT). Tidak benar kalau ada isu mau diselundupkan melalui Jebus. Minggu pagi itu, kita ditahan di jalan saat mau mengirim balok tersebut ke RBT. Polisi hanya menjalankan tugas. Setelah diperiksa izinnya jelas, jadi kita diperbolehkan melanjutkan tujuan,” jelas Ayi esok harinya.
Namun anehnya PT RBT sendiri membantah ada hubungan kerjasama dengan PT Tirus dalam hal peleburan pasir timah menjadi balok timah, seperti pengakuan Imam Safei.
“Setahu saya tidak pernah ada kerjasama upah lebur seperti itu. PT RBT tidak ada kerjasama dengan PT Tirus,” kilah salah satu perwakilan PT RBT di Jakarta ketika dihubungi wartawan harian ini seraya menegaskan belum pernah bekerjasama dengan perusahaan tersebut. (2nd/1)


February

1
2016

JAKARTA - Pemerintah akan mengaudit 33 smelter Timah di Bangka Belitung mulai bulan depan untuk mengantisipasi ekspor komoditas tersebut secara ilegal yang diduga terjadi selama ini.

Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mochtar Husein mengatakan, Kementerian akan berkoordinasi dengan Gubernur dan siap melaksanakan audit yang sudah direncanakan sejak akhir tahun lalu tersebut.

"Bulan depan kami kesana. Koordinasi dengan Gubernur karena nanti timnya gabunngan,' ujarnya, Jumat (29/1). Jadwal audit tersebut mundur 1 bulan dari rencana awal, yakni pada Januari 2016. Namun, jika berjalan lancar, audit tersebut hanya akan memakan waktu sekitar 3 pekan.

Seluruh smelter tersebut berasal dari izin usaha pertambangan (IUP), termasuk milik PT Timah Tbk. Husein mengungkapkan, audit tersebut akan mencakup kapasitas smelter dan sumber bahan bakunya. "Kita audit kapasitas smelter. Benar tidak kapasitasnya segitu. Lalu kita bandingkan dengan produksi dan kapasitas produksinya," katanya.

Setelah membandingkan kapasitas dan jumlah produksinya, Pemerintah juga akan memeriksa penjualannya, terutama untuk pasar ekspor. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada kebocoran ekspor yang menimbulkan kerugian negara.

Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) meminta audit smelter Timah yang akan dijalankan Pemerintah dilakukan secara menyeluruh dan lebih difokuskan pada kebocoran ekspor.

Ketua Umum AETI, Jabin Sufianto mengatakan kebocoran Timah ke luar negeri bisa mencapai ribuan ton per tahun. Selain menimbulkan kerugian negara, hal tersebut akan membuat pasokan Timah semakin membanjir di pasar Internasional.

"Yang paling penting itu kebocoran Timah ke luar berikut kerugian negaranya. Kalau hanya mengaudit kapasitas smelter dan pasokannya saja, kan sudah ada surveyor," ujarnya kepada Bisnis. Menurutnya, beberapa perusahaan luar negeri seperti dari China, Myanmar, maupun Malaysia patut dicurigai terkait kebocoran ekspor tersebut. Tidak jarang perusahaan-perusahaan tersebut membangun kemitraan dengan perusahaan nasional di Bangka Belitung.

"Mereka itu produksi Timahnya sedikit. Paling hanya 5.000 ton per tahun, tapi Timah batangannya bisa mengalahkan PT Timah Tbk yang produksinya sampai 23.000 ton per tahun. Pastinya ada permainan antara kemitraan itu."

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk Agung Nugroho menilai audit smelter Timah yang akan dilakukan Pemerintah akan berdampak positif terhadap harga komoditas tersebut. Pasalnya, jumlah Timah yang diekspor akan terkontrol dan mencegah adanya kebocoran Timah ilegal ke luar negeri.

"Pastinya akan berdampak dan berpengaruh (terhadap harga) karena Indonesia eksportir (Timah) terbesar di dunia," ujarnya. Menurutnya, faktor perekonomian global juga turut mempengaruhi pergerakan harga Timah, terutama dalam menentukan permintaan.

Agung menuturkan, langkah yang diambil Pemerintah tersebut sebelumnya sudah disosialisasikan kepada PT Timah Tbk. Audit fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih Timah itu merupakan salah satu rekomendasi dari Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah Bangka Belitung untuk memperbaiki tata kelola Timah.

"Kalau saya melihat Pemerintah concern pada aturan. Kalau membangun harus sesuai antara kapasitas dan suplainya, termasuk pajaknya bagaimana."

January

27
2016

Tahun Depan Smelter Swasta Akan Diaudit

Jakarta, Bangka Pos - Jatuhnya harga Timah mulai mengusik pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji akan mengaudit fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) perusahaan Timah swasta di Bangka Belitung mulai tahun depan (2016). Audit dibutuhkan untuk mengetahui kepastian ongkos produksi dan penentuan harga Timah.

Direktur Pengusahaan dan Pembinaan Mineral Kementerian ESDM, Mohammad Hidayat menjelaskan jatuhnya harga Timah lantaran ada permainan harga atas komoditas terbesar di negeri ini. Hasil audit diharapkan bisa mendongkrak harga Timah Indonesia meningkat. 

"Kami ingin menata kapasitas smelter, apakah sudah tertata atau belum. Bisa jadi kapasitas smelternya sesuai tapi suplainya berlebihan", ujar dia pekan lalu. Jika suplai berlebih, ESDM akan menelisik asal usul bahan baku.

Kementerian ESDM juga akan menyelidiki dugaan permainan harga Timah. Saat ini harga dan ekspor Timah dikendalikan swasta. Masalahnya, kini masyarakat kesulitan menjual bijih Timah dengan harga tinggi.

"Persoalan pertimahan masih dilakukan dalam satu pintu oleh orang-orang yang tergabung dalam Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX)," ungkap dia. Ada 26 produsen timah yang ekspor lewat BKDI. Tahun ini (2015), ekspor ditargetkan mencapai 60.000 ton.

Hidayat bilang, selama ini harga Timah berdasarkan harga patokan mineral yang mengacu pada harga mineral logam Internasional dari London Metal Exchange (LME), London Bullion Market Association (LBMA), Asian Metal (AM) dan ICDX. "Harga patokan tiap bulan ada di Kementerian Perdagangan. Karena ada over supply jadi tidak jelas harganya,' ujar Hidayat.

Sayangnya, Fenny Widjaja Komisaris Utama ICDX belum merespon telepon dan pesan singkat dari KONTAN saat diminta tanggapan soal tudingan Kementerian ESDM ini. Hanya Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus), Budi Santoso menilai tuduhan pemerintah soal permainan harga Timah sebagai tindakan tak masuk akal. Apalagi, patokan harga Timah mengacu harga Timah di pasar logam London.

"Saya enggak mengerti tujuan pemerintah melakukan audit. Jika kaitannya dengan penertiban tambang ilegal dan tak layak lingkungan saya kira itu lebih tepat,' jelasnya kepada KONTAN, Minggu (27/12).

Jika audit dilakukan hanya karena pertimbangan penerimaan negara jeblok, tidak akan mencapai tujuan. Ia menduga, kondisi ini terjadi lantaran penambangan ilegal. 

January

27
2016

Rakyatpos.com - Pro kontra pertambangan laut di Bangka Belitung hingga berujung aksi demo ditanggapi oleh Rudi Budiono, Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Bangka. Rudi menilai PT Timah sama sekali tidak menghargai keputusan gubernur selaku pemimpin tertinggi di Babel agar melakukan aktivitas tambang sementara di Teluk Kelabat. Pasalnya sampai sore kemarin, sebanyak 3 KIP tetap melakukan operasional.

Perkataan pemberhentian sementara oleh gubernur, dikemukakan Rudi, tidak perlu dicabut karena secara tata bahasa, itu bukan permanen, berarti ada peninjauan dan ada perundingan nantinya.
“Itu berarti berhenti sementara, tunggu keputusan lebih lanjut. Kalau PT Timah tidak menghargai gubernur, dia menghargai siapa. Kemarin sore KIP masih jalan, berarti PT Timah tidak menghargai pemda,” sesalnya.

Menurut Rudi, tiga tempat seperti Matras, Teluk Kelabat dan Tempilang jangan ditambang.
“Kami hanya memohon Kelabat dan Matras, janganlah. Daerah lain yang layak ditambang, tambanglah. Teluk Kelabat itu siput gong-gong, udang, hari minggu anak kecil mau mandi, air kebut. Punya nurani

tidak PT Timah ini,” ujar Rudi di ruang kerjanya, Senin (25/1) kemarin.
Rudi menyayangkan sikap ego PT Timah. Padahal kata Rudi selama ini apa yang diberikan untuk rakyat.

Royalti untuk provinsi saja baru 3 persen, sedangkan CSR seperti bikin talud itu untuk kemudahan PT Timah sendiri. “Kalau mau PT timah cabut dari sini, apakah orang Bangka tidak sanggup mengelola perusahaan daerah. Orang Babel banyak yang cerdas. Panggil mahasiswa diluar, panggil untuk kembali mari bangun Babel kita. Saya kira sanggup,” bebernya.

Rudi menilai dalam situasi seperti ini, PT Timah secara tidak langsung sengaja membuat situasi Bangka khususnya dan Babel umumnya agar tidak kondusif dengan menciptakan suasana yang tidak baik.

“Jangan IKT merasa punya massa, rakyat dan nelayan tidak punya massa. Kita jangan diprovokasi orang luar. Saya lihat PT Timah provokasi IKT dan nelayan serta masyarakat agar Bangka tidak bersatu. Bangka lawan sama Bangka, kan lucu. IKT saudara kita, nelayan juga saudara kita,” ujarnya.

Menindaklanjuti ini, anggota dewan dari dapil Belinyu ini menuturkan, jika dari Fraksi PDI-P sudah membuat surat dan rapat fraksi pada tanggal 6 Januari kemarin dan sudah tembusan ke pusat, DPR RI dapil Babel, DPD serta ke Kementrian terkait.

“Pada Rakernas juga disampaikan dan mendapat sambutan baik. Memang tidak layak kip beroperasi kalau menyangkut nelayan. PDI-P tetap membela nelayan, buruh, petani dan wong cilik. Tapi selama ini kami bergerak tidak dihargai, Herman Rahadian, kami juga tidak menghargai PT Timah. Kamu cari makan disini bikin kami susah. Kalau Bangka hancur mereka tenteng koper, kita disini yang menderita. Mereka menciptakan situasi tidak kondusif. Seakan-akan mereka raja disini. Pemimpin tertinggi ada di gubernur, tidak mereka hargai,” kata Rudi panjang lebar.

Lebih lanjut Rudi tak menyangkal PT Timah di Bangka punya iup tapi operasioanalnya hanya 200 meter sampai 300 meter dari bibir pantai. “Berarti sangat tidak benar PT Timah. Kalau BUMN benar tentu harus pikir. Jangan seenak-enaknya, mentang-mentang plat merah. Kami berharap PT Timah berhenti dulu menghargai keputusn gubernur. Saya mendapat masukan dari dapil Kelabat dan Matras harus berhenti. Yang lain terserah, kalau tidak menganggu masyarakat,” pungkasnya.

Herman, salah satu nelayan dari Tanjung Gudang Belinyu mengaku dengan operasionalnya KIP di Belinyu menganggu aktivitas tangkap ikan nelayan. “Kami tidak bisa melaut, makanya kami melapor ke gubernur. Kami pun menganggur dan istri cemberut,” kata Herman.

Diakuinya, tak ada pemberitahuan apalagi kompensasi bagi nelayan atas beroperasionalnya kip di Belinyu. “Tidak ada sama sekali kompensasi. Yang penting kami sekarang mengusir KIP di Teluk Kelabat. Tidak ada urusan dengan kompensasi, niat melestarikan alam untuk anak cucu,” tandasnya    

January

27
2016

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) memperkirakan tidak ada perubahan yang signifikan pada produksi maupun ekspor timah pada tahun ini dibanding 2015.

Ketua AETI Jabin Sufianto menilai produksi timah Indonesia tahun ini diperkirakan masih berkisar pada volume 70.000 ton.  Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dibanding produksi pada 2015, meskipun aturan seperti CnC mulai berlaku mulai berlaku sejak kuartal keempat tahun lalu.

Dengan jumlah produksi yang sama, Jabin memperkirakan kinerja ekspor tahun ini pun tidak akan banyak berubah.

Sementara itu, Head of Corporate Cecretary PT Timah (Persero) Tbk Agung Nugroho justru menilai kinerja ekspor timah RI pada tahun ini bisa mengalami penurunan hingga 10%. Hal itu dapat terjadi jika implementasi Permendag No33/2015 tentang Perubahan atas Permendag No.44/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah dan audit smelter benar-benar dijalankan.

“Dengan harga timah dan kondisi saat ini, memang kemungkinannya ekspor timah Indonesia akan turun kembali,” kata Agung.

Terkait harga, Agung meyakini tahun ini harga timah akan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Meskipun demikian, mengingat penurunan harga timah yang berlangsung cukup lama, dirinya mengakui ada kemungkinan harga akan menguat. Harga akan kembali naik jika ekonomi bagus, dan permintaan setidaknya tidak menurun, dan tidak banyak terjadi ilegal mining.

“Kalau illegal mining itu berkurang, kemungkinan besar harga pun akan beranjak naik.”

January

26
2016

BangkaNews - Satuan Reserse dan Intelejen Brigade Mobil Polda Bangka Belitung berhasil mengamankan tiga truk bermuatan waste (limbah hasil pemurnian Timah) seberat 28 ton, Sabtu (24/1) pukul 02:00 WIB.

Ketiga truk tersebut diamankan pada saat akan menyebrang Pelabuhan Pangkalbalam. Limbah pemurnian tersebut diketahui milik smelter peleburan Timah Bangka Tin Industry yang beralamat di Sungailiat Kabupaten Bangka.

Selain mengamankan truk beserta muatannya, pihak kepolisian juga mengamankan satu orang kuasa lapangan berinisial AG warga Garungang, AT supir truk, RS warga Gedung Nasional, dan SP warga Belitang, Semarang-Jawa Tengah.

Hingga saat ini, truk beserta isinyadan kuasa lapangan masih dalam tahap pemeriksaan oleh kepolisian.

January

26
2016

BangkaNews - Rapat akbar dilakukan Ikatan Karyawan Timah (IKT) di kantor PT Timah Tbk Jl. Jend. Sudirman, Pangkalpinang, SENIN (25/1) tadi pagi.

Usai membacakan petisi, salah satu butirnya meminta jajaran direksi termasuk didalamnya Direktur PT Timah, Sukrisno untuk mundur dari jabatannya.

"Kondisi perusahaan semakin memburuk, merupakan tuntutan kita agar direksi mundur," teriak Ketua IKT Timah Ali Samsuri, yang disambut yel-yel setuju oleh para demonstran.

Pantauan BangkaNews, usai mendengarkan petisi ribuan pendemo yang tadinya memadati halaman PT Timah Tbk, saat ini ribuan IKT bergerak ke kantor Gubernur. 

January

6
2016

Jakarta - Audit fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) timah yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdampak positif bagi harga komoditas timah. Pasalnya ekspor timah lebih terkontrol dan mampu mendongkrak harga.

Sekretaris Perusahaan PT Timah (Persero) Tbk. Agung Nugroho mengatakan audit smeltermembuat data ekspor timah lebih jelas. Audit ini pun mampu mencegah adanya pengiriman timah ilegal ke luar negeri dan mendongkrak harga. Adapun harga timah di 2015 berada dikisaran US$ 14.500 per ton. Sedangkan pada 2014, harga timah berada di level US$ 20.000 per ton.

"(Audit) Pastinya akan berdampak dan berpengaruh (terhadap harga) karena Indonesia eksportir terbesar di dunia," kata Agung di Jakarta, Senin (4/1).

Agung mengungkapkan audit smelter yang dilakukan oleh Kementerian ESDM ini sudah disosialisasikan sebelumnya. Upaya ini merupakan rekomendasi dari Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah Bangka Belitung untuk memperbaki tata kelola timah. "Kami selaku pelaku usaha siap menjalankan rekomendasi ini," ujarnya.

Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Mochtar Husein sebelumnya mengatakan audit ini difokuskan pada smelter timah di wilayah Bangka Belintung. Pasalnya daerah tersebut melimpah akan sumber timah. "Timah kan banyak di Bangka Belitung. Auditnya mulai Januari 2016," ujarnya.

Mochtar menjelaskan audit yang dilakukan dengan mendatangi smelter timah. Lalu dilihat berapa besar kapasitas produksi smelter tersebut. Dari data produksi itu kemudian ditilik lebih jauh berapa besar jumlah pasokan bahan baku dan ekspornya. Tim audit pun akan memverifikasi asal bahan baku dan negara tujuan ekspor. Apabila ada perbedaan jumlah antara pasokan, produksi dan ekspor maka akan ditelisik lebih jauh. Mochtar pun menyebut jika hasil audit menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana maka akan diserahkan ke penegak hukum.

"Sementara ini (audit untuk) pencegahan. Kalau ketemu hal-hal yang terbukti barang diselundupkan pasti ditindak dong," tegasnya.

Dikatakannya audit ini melibatkan pemerintah daerah Bangka Belitung. Dengan begitu pemda turut memverifikasi data pengelolaan timah di wilayahnya. Namun Mochtar belum bisa memastikan berapa lama audit dilakukan dan berapa banyak smelter yang akan telisik. Dia hanya menegaskan seluruh smelter di Bangka Belitung bakal terkena audit.


Beritasatu.com

January

6
2016

JAKARTA. Sejalan dengan pergerakan harga komoditas logam industri lainnya. Harga timah pun masih rentan koreksi.

Mengutip Bloomberg, Selasa (29/12) pukul 12.16 WIB harga timah kontrak pengiriman tiga bulan di London Metal Exchange tergelincir 0,06% di level US$ 14.545 per metrik ton dibanding hari sebelumnya. Sejalan, sepanjang pekan terakhir harga sudah terkikis 0,64%.

Dituturkan oleh Wahyu Tri Wibowo, Analis Central Capital Futures harga timah sempat memiliki daya topang di pertengahan tahun saat Indonesia, salah satu produsen utamanya mengetatkan kebijakan. Untuk beberapa saat itu menjaga kejatuhan harga timah tidak sedalam komoditas logam industri lainnya.

“Namun itu hanya sesaat karena faktor global seperti AS dan China lebih besar pengaruhnya,” kata Wahyu. Memang untuk beberapa saat, pasokan global timah tidak lagi membanjir dan tertahan. Penurunan harga pun cenderung landai.

Memang aturan pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.33/2015 yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2015 lalu memperketat proses ekspor Indonesia. Hingga Oktober 2015 saja baru 12 perusahaan tambang timah yang mendapatkan izin untuk melakukan ekspor melalui Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX).

Berbeda dengan keadaan sebelumnya, saat pasar hanya berfokus pada perlambatan ekonomi China dan spekulasi kenaikan suku bunga The Fed. Harga timah kala itu sempat terpuruk tajam ke level US$ 13.850 per metrik ton pada 7 Juli 2015 yang merupakan level terendahnya sejak September 2009.

Memang meski sempat dapat topangan dari aturan Indonesia, harga timah tidak bisa kembali ke level tertingginya sejak Desember 2014 yang disentuh pada 12 Januari 2015 di posisi US$ 19.900 per metrik ton. “Itu karena masih awal tahun dan harga masih di level konsolidasi belum terpapar penguatan USD yang signifikan,” jelas Wahyu.

Setelahnya harga terus menukik turun. Tidak heran sepanjang tahun ini saja harga timah sudah terkikis 25,02%. "Timah sama saja seperti komoditas logam industri lainnya, bearish dan belum akan berubah hingga ada perbaikan ekonomi dari China," kata Wahyu.