A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/news.php

Line Number: 161

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/news.php

Line Number: 169

AETI - Asosiasi Eksportir Timah Indonesia

News

January

4
2016

Pangkalpinang, Bangka Pos - Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Agung Nugroho menegaskan     PT Timah dan seluruh aset yang dimiliki adalah milik negara.

Agung juga meyakinkan bahwa penambangan Timah di laut tidak menggunakan bahan kimia. "Kami menghargai sikap Walhi yang memperhatikan lingkungan hidup di laut. Tetapi apa harus seperti itu meminta kapal isap dibom. Silahkan pikirkan, mungkinkahhal itu dilakukan," ujar Agung menanggapi pernyataan yang disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Babel Ratno Budi alias Uday dalam pemberitaan di media Bangka Posa (29/12/2015) yang berjudul "Bu Susi Tolong Bom Kapal Isap Timah".

Menurut Agung, penambangan di Indonesia mengacu pada UU Minerba No. 4 Tahun 2009. Selain dilindungi oleh Undang-undang, penambangan di Indonesia juga diatur peruntukannya dan jika ada yang menghalanginya dapat dikenakan pidana. Pada saat dilakukan penambangan, lanjut Agung, memang akan ada kekeruhan air, tetapi akan kembali pulih atau dipulihkan secara alami dan direhabilitasi beberapa waktu setelah ditambang. Sama halnya dengan ikan-ikan, pada saat aktif beroperasi tidak akan berada di lokasi penambangan.

"Tetapi jika diberikan fish trap, dan lain-lainnya ikan akan kembali. Inisiatif ini dilakukan perusahaan sebagai salah satu wujud bagaimana pedulinya kita terhadap lingkungan di laut. Slain itu, mohon diingat bahwa cadangan Timah tidak semuanya berada di seluruh laut Pulau Babel, hanya dibeberapa bagian saja," ungkap Agung.

Ia menjelaskan, secara sadar atau tidak kehadiran PT Timah Tbk sebagai BUMN telah banyak memberikan manfaat bagi Bangka Belitung. Diantaranya adalah hasil pungutan pajak dan royalti. Selain itu kewajiban atas biaya CSR berupa biaya sosial dan UKM juga rutin digelontorkan PT Timah Tbk.

"Apa yang dilakukan PT Timah Tbk semata-mata adalah amanah dan penugasan oleh negara dan untuk meningkatkan pendapatan negara serta kesejahteraan masyarakat serta stake holder lainnya besaran dan peruntukannya jelas dan di audit,"katanya.

Sementara itu menyikapi aksi demo yang dilakukan Walhi dan mengatasnamakan nelayan, Selasa (29/12), Agung menjelaskan bahwa pihaknya tunduk dengan UU. Tata kelola penambangan tidak terlepas dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, dimana di Pasal 162 setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang syah bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda palinng banyak 100 juta.

"Namun dalam pelaksanaannya kita ingin selalu keberadaan kita dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sehingga kita lakukan sosialisasi tetapi bukan artinya sependapat atau tidak sependapat. Kita tidak lakukan penambangan, sulit rasanya kalau kita mengharapkan dukungan 100% apalagi di zaman demokrasi saat ini. Makanya kita tidak mau berpolemik pada dukungan atau penolakan. Patokan kita menunda penambanngan adalah menunda pendapatan negara dan kontribusinya," ujar Agung, sembari menambahkan sebanyak 70 lebih jumlah KIP yang beroperasi di Perairan Bangka saat ini, tidak sepenuhnya milik PT Timah saja, sehingga perubahan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama.