A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/news.php

Line Number: 85

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/news.php

Line Number: 93

AETI - Asosiasi Eksportir Timah Indonesia

News

March

2
2016

TOBOALI – Kordinator Nelayan Toboali, Kodi Midahri menuding Ibrahim yang menjabat sebagai Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangka Selatan sebagai koordinator utama dalam aktivitas penambangan ilegal TI Apung di perairan Suka Damai dan sekitarnya.

Kodi meminta pihak kepolisian untuk memeriksa Ibrahim karena telah memback up aktivitas tersebut. Selain Ibrahim, Kodi juga menuding sejumlah Ormas dan LSM berada dalam aktivitas TI Apung berkedok PIP tersebut. “Kita minta ditangkap para koordinator tersebut, Ibrahim itu, di depan rumahnya ada Plang Aliansi Wartawan Indonesia, dia itu koordinator utama, dan membackup semuanya,” kata Kodi dalam jumpa pers yang digelar di Laut Buyung Senin (29/2/2016).

Kodi juga menyebut nama Sakti, warga Suka Damai yang terlibat dalam aktivitas ilegal TI Apung. “Mereka ini yang menyuruh dan memerintahkan aktivitas tambang ilegal, para koordinator ini perusak lingkungan, Feri itu juga yang mengundang melakukan sosialisasi, kepolisian kita minta mereka ini diperiksa,” ungkap Kodi. Sementara Ketua Laskar Pergerakan Pemuda Basel, Adi Abing menyebutkan aktivitas TI Apung saat ini membuat nelayan semakin resah. Selain bekerja tak mengindahkan aturan, aktivitasnya semakin dekat dengan bibir pantai.

“Kita apresiasi Pemkab Basel melalui Wabup akan menyelesaikan persoalan ini, kita meminta komitmen Wabup Basel, pihak kepolisian juga jangan hanya himbauan saja, harus ada tindakan, aktivitas ilegal ini jelas masuk kategori kejahatan luar biasa, koordinatornya kita minta ditangkap, kita minta Wabup cepat diselesaikan persoalan ini, karena banyak permasalahan pembangunan Basel yang harus dilaksanakan,” kata Abing.

Ketua PPM Basel Erwandi mengatakan pihaknya menunggu aksi semua elemen serta penindakan dan jangan sampai terjadi gesekan. Sementara nelayan Kampung Padang Toboali, Samsul mengungkapakn persoalan TI Apung hampir berjalan 13 tahun tanpa penyelesaian. “Kita minta Wabup komit untuk menyelesaikan persoalan ini, dari perairan Kerasak sampai Mempunai tidak ada aktivitas penambangan,” kata Samsul.

Terpisah, Ibrahim dikonfirmasi via ponselnya mengakui dirinya sebagai PJO (penanggung jawab operasional) sesuai dengan SPK PT Timah yang bermitra dengan BUMD Provinsi Babel. Ia mengaku tidak membawa nama jabatannya sebagai Ketua AWI Basel dalam keterlibatannya dengan aktivitas PIP.

Menurutnya sejak PT Timah menghentikan sementara aktivitas PIP, dirinya tidak terlibat dalam aktivitas penambangan apapun. Ia mengaku aktivitas TI Apung di luar SPK PT Timah yang menyetop sementara tersebut di luar tanggung jawab dirinya. “TI Apung yang bekerja tidak sesuai dengan SPK yang telah menghentikan sementara, itu di luar tanggung jawab saya,” kata Ibrahim.
Sebelumnya, beredar SMS dari No Hp 081271208396 yang juga masuk ke harian ini yaitu Mohon Kehadirannya bagi rekan LSM, OKP dan Media siang ini pukul 14.00 Wib di kediaman Saudara Sakti Sukadamai Toboali dalam rangka sosialisasi Tambang Ponton Isap Produksi (PIP) sekaligus pembagian uang pembinaan bagi LSM, OKP dan Media yang telah mendukung keberadaan PIP di Sukadamai Hubungi No HP 0812712084xx.

Pengurus Persatuan Wartawan Basel (PWB), M Yusuf menyesalkan SMS yang beredar menyebutkan nama media yang mendukung aktivitas TI Apung. Ia menyebutkan jika benar ada keterlibatan media atau wartawan dalam aktivitas penambangan tersebut jangan segan-segan untuk melaporkan ke perusahaan media bahkan ke Dewan Pers agar ditindak sesuai UU Pers No 40 tahun 1999.

Menurutnya, media hendaknya berada pada posisi yang netral dan tidak terlibat apapun dalam aktivitas apalagi yang rawan dengan konflik kepentingan seperti aktivitas TI Apung Suka Damai. “Sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalisitik, Media, Pers dan Wartawan itu berada pada posisi yang netral, media memang berpihak, tetapi berpihak kepada kebenaran, laporkan jika medianya bermain, laporkan ke Dewan Pers,” ujar Yusuf. (raw/6)

Sumber : http://www.rakyatpos.com/ketua-awi-diduga-bekingi-ti-apung.html    

March

2
2016

Pangkalpinang (Antara Babel) - Penyidik Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polda Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tersangka baru dalam kasus penangkapan truk bermuatan 10 ton pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur, Selasa (23/2).

"Untuk kasus ini kami telah menetapkan Wakil Direktur PT Belitung Industri Sejahtera (BIS), Hendro dan seorang kolektor timah, Bayu sebagai tersangka," kata Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Abdul Mun'im di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan contoh barang bukti dikirim ke laboratorium untuk diteliti. Polisi juga mengambil keterangan saksi ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Babel, katanya.

Sebelumnya, Polda Kepulauan Bangka Belitung mengamankan 10 ton pasir timah ilegal dari sebuah truk dengan nomor polisi B 9243 PDC saat akan mengirimkan timah itu ke PT Belitung Industri Sejahtera (BIS) di Kabupaten Belitung Timur.

"Sebelumnya kami telah menahan sopir truk tersebut atas nama Dargandi dan seorang kernet atas nama Nova, selain itu penyidik juga menyita barang bukti berupa pasir timah seberat 10 ton lebih," ujarnya.

Ia menyebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sopir dan kernet serta dokumen-dokumen yang ada  maka pasir timah itu dinyatakan ilegal.

Polisi telah menyegel 16 balok hasil olahan pasir timah dalam bentuk bulion seberat 6.981 kilogtram dari pabrik PT BIS yang diduga terkait dengan timah ilegal.

"Para tersangka ini dijerat dengan pasal 161 UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar,' katanya.

Sumber : http://babel.antaranews.com/berita/33724/polda-tetapkan-tersangka-baru-kasus-timah-ilegal    

March

2
2016

PANGKALPINANG – Setelah menjabat sejak 18 Maret 2014 sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Kapolda Babel), Brigjen Pol Drs. Gatot Subiyaktoro akhirnya diganti. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memutasi dan memberikan promosi kepada Gatot Subiyaktoro sebagai sebagai Widyaiswara Utama Sespim Polri Lemdikpol. Posisi Kapolda Babel yang baru akan diisi oleh Brigjen Pol Drs. Yovianes Mahar yang sebelumnya menjabat Irwil II Itwasum Polri.

Pergantian orang nomor satu di Polda Babel ini terungkap, berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: KEP/223/II/2016 tanggal 28-2-2016 yang didapat Rakyat Pos dari sumber petinggi di Mabes Polri. Surat telegram tersebut ditandatangani oleh As SDM Mabes Polri, Irjen Pol Sabar Rahardjo.

Dalam surat telegram bernomor: ST/476/II/2016 itu, selain Kapolda Babel pergantian pejabat lain juga dilakukan Mabes Polri. Seperti posisi Irjen Pol Drs. Ngadino yang sebelumnya menjabat Kapolda Sumatera Utara, dimutasikan sebagai Pati Polda Jawa Tengah dalam rangka pensiun. Kemudian Irjen Pol Drs. Raden Budi Winarso yang sebelumnya menjabat Kadiv Propam Polri, diangkat menggantikan Irjen Pol Ngadino sebagai Kapolda Sumatera Utara. Sementara Irjen Pol Drs. Mochamad Iriawan Kadivkum Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadiv Propam Polri.

Ada juga nama Irjen Pol Drs. Setyo Wasisto Pati SSDM Polri yang ditugaskan pada Lemhannas RI, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadivkum Polri. Brigjen Pol Drs. Achmad Syukrani Karopsi SSDM Polri, dimutasikan sebagai Pati SSDM Polri dan penugasan pada Lemhannas RI.
Selanjutnya Kombes Pol Drs. Djoko Turohman yang sebelumnya menjabat Irwasda Polda Jawa Barat, dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri. Sama halnya Irjen Pol Drs. Syahrul Mamma yang sebelumnya menjabat Waka Bareskrim Polri, dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri. Sedangkan Irjen Pol Drs. Ari Dono Sukmanto yang sebelumnya menjabat Sahlijemen Kapolri diangkat dalam jabatan baru sebagai Waka Bareskrim Polri.

Untuk Brigjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang Karowassidik Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Sahlijemen Kapolri. Kombes Pol Drs. Mulyana penyidik utama tingkat I Rowassidik Bareskrim Polri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Karowassidik Bareskrim Polri. Begitu pun Brigjen Pol Drs. Suro Jouhari Karopal SSarpras Polri dimutasikan sebagai Pati SSarpras Polri dalam rangka pensiun.

Kombes Pol Andap Budhi Revianto Wadirtipidter Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Karopal SSarpras Polri. Brigjen Pol Drs. Suko Rahardjo Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol dimutasikan sebagai Pati Lemdikpol dalam rangka pensiun.
Kombes Pol Drs. Martuani Sormin Karo Ops Polda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol. Brigjen Pol Drs. Ricardo Hutauruk Irwil Itwasum Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Sumsel.

Irjen Pol Drs. Erry Subagyo Assarpras Kapolri dimutasikan sebagai Pati SSarpras Polri dalam rangka pensiun. Irjen Pol Drs. Happy Kartika Widyaiswara Utama Sespim Polri Lemdikpol diangkat dalam jabatan baru sebagai Assarpras Kapolri. Brigjen Pol Drs. Idham Aziz Kapolda Sulteng diangkat dalam jabatan baru sebagai Irwil II Itwasum Polri. Lalu Brigjen Pol Drs. Rudy Sufahriadi Pati Mabes Polri yang penugasannya pada BNPT, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Sulteng.
Kombes Pol Drs. Fachrudin SH Widyaiswara Muda Sespimti Sespim Polri Lemdikpol dimutasikan sebagai Pamen Densus 88 Anti Teror Polri dalam penugasan pada BNPT. Irjen Pol Drs. Affan Richwanto Widyaiswara Utama Sespim Polri Lemdikpol dimutasikan sebagai Pati Lemdikpol dalam rangka pensiun.

Brigjen Pol Drs. Daud Sihombing Pati SSDM Polri yang mendapat tugas pada Lemhannas RI, diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Utama Sespim Polri Lemdikpol. Kombes Pol Drs. Johan Angello Sumampow Irbidjemen Sarpras Itwil IV Itwasum Polri dimutasikan sebagai Pati SSDM Polri penugasan pada Lemhannas RI.

Brigjen Pol Drs. Edward Syah Pernong Analis Kebijakan Utama Bidang Jemen Sahli Kapolri dimutasikan sebagai Pati Sahli Kapolri dalam rangka pensiun.
Brigjen Pol Drs. Rahyono Wignyo Pati SSDM Polri penugasan pada Kementerian Kehutanan dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri dalam rangka pensiun.

Dalam telegram tersebut Kapolri menyatakan kepada jenderal agar para PATI/PAMEN Polri diperintahkan untuk segera melaksanakan tugas yang baru paling lambat 14 hari sejak ditetapkan keputusan mutasi. Sedangkan untuk pelaksanaan sertijab Assarpras Kapolri, Kadivkum, Kapolda Sumut, Kapolda Sulteng dan Kapolda Babel akan diberitahukan lebih lanjut.

Kabid Humas Polda Babel AKBP Abdul Mun’im saat dikonfirmasi tadi malam membenarkan Kapolda Babel diganti dari Brigjen Pol Drs. Gatot Subiyaktoro ke Brigjen Pol Drs. Yovianes Mahar. Menurutnya, Kapolda Babel Gatot Subiyaktoro mendapat promosi jabatan sebagai Widyaiswara Utama Sespim Polri Lemdikpol yang biasanya diduduki polisi berpangkat Inspektur Jenderal.
“Iya benar itu, Kapolda Babel diganti. Bapak Kapolda kita Brigjen Gatot Subiyaktoro mendapat promosi jabatan di Sespim Polri Lemdikpol sebagai Widyaiswara Utama,” kata Abdul Mun’im. (ahy/fan/1)

Sumber : http://www.rakyatpos.com/kapolda-babel-diganti.html    

February

25
2016

Metrotvnews.com, Pangkalpinang: Kabar akan ditutupnya operasi tambang Refined Bangka Tin (RBT)  dinilai bakal berdampak pada ekspor timah dari Bangka Belitung (Babel) dan harga timah dunia.

"Tentunya berdampak, karena RBT kan smelter paling besar," ujar Direktur Utama Bursa Komiditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) Megain Wijaya, di Bangka Tengah, seperti diberitakan Kamis (25/2/2016).

Megain mengungkapkan, RBT mampu memproduksi 10.000 metrik ton (MT) per tahun, dengan ditutupnya RBT tentu dunia akan kekurangan 10.000 metrik ton per tahun. Oleh karena itu, menurutnya dengan turunnya harga tersebut akan mengurangi jumlah pasokan timah dunia setiap tahunnya.

"Ini pasti bertambah. RBT itu setiap tahunnya minimum menyuplai 10.000 MT dan tiba-tiba itu harus kita iris dari equicent-nya jadi dampaknya dunia akan kekurangan 10.000 MT," jelasnya.

Dia berharap, jika memang benar RBT akan menutup operasinya, akan ada peningkatan dari smelter lain untuk memperoduksi ataupun memperluas cakupan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Kalau dari kita hanya operator untuk menyediakan jasa transaksi antara buyer dan seller. Nah kalau misalnya ada kejadian seperti ini dan kita berharap dari smelter lain kan yang mungkin bisa meningkatkan IUP atau bagaimana karena ini purely commercial," ungkapnya.

Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Jabin, membenarkan rencana penutupan RBT ini akan memengaruhi pertimahan dunia, mengingat RBT merupakan salah satu penyuplai timah terbesar dari Babel.

"Tapi yang jelas ini berpengaruh, cuma kan kita belum tahu, ini kan masih isu," sebutnya.

Saat disinggung terkait penutupan RBT hanya merupakan isu untuk menaikkan harga timah yang melemah akhir-akhir ini, Jabin menampiknya dan hanya menjawab dengan senyuman dan tidak berkomentar.

"Itu sepertinya tidak bisa saya jawab, saya sangat menghormati grupnya. Saya kira itu tidak mungkin karena itu bad image, itu pendapat saya," pungkasnya.

Ditemui terpisah, Gubernur Babel, Rustam Effendi mengaku belum mengetahui rencana penutupan RBT ini. Menurut dia baru mengetahui hal tersebut dari pemberitaan media massa.

Pihaknya pun belum menerima surat pemberhentian pertambangan dari pihak yang bersangkutan. "Saya baru dengar itu dari media massa, dan saya belum bisa komentar karena ini juga belum ada surat resminya ke kita," ujarnya singkat.

February

23
2016

Jakarta (ANTARA News) - PT Refined Bangka Tin (RBT) memutuskan untuk menutup tambang timah dan operasi pemasarannya karena komitmen untuk menjaga lingkungan dan mendukung kebijakan pemerintah dan Presiden Jokowi kepada Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC).


"Semua pemegang saham Indonesia dan mitranya di Singapura telah sepakat untuk menghentikan operasi. Kawasan itu akan dijadikan area konservasi," kata Chairman Artha Graha Network Tomy Winata dalam sebuah pernyataan yang dirilis di Jakarta, Senin malam.

RBT yang merupakan bagian dari Artha Graha Network merupakan perusahaan swasta yang didirikan sejak tahun 2007 dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. RBT menjadi salah satu produsen logam timah yang terbesar di Indonesia, dengan kapasitas 2.000 ton setiap bulan.

Belakangan ini ada rumor yang beredar bahwa PT RBT telah menutup operasi tambang dan pemasarannya. Dengan pernyataan tersebut, Tomy Winata membenarkan bahwa pihaknya telah menghentikan operasi PT RBT.

"Ini yang bisa saya sampaikan: RBT adalah bagian dari Artha Graha Network. Beberapa kali, laporan audit menyatakan bahwa tingkat ramah lingkungan di sana tidak mencapai apa yang saya harapkan,” kata Tomy Winata menjelasan alasannya.

Ia menambahkan bahwa Artha Graha Network mendukung penuh Indonesia memenuhi komitmen di UNFCCC untuk mengurangi emisi dan pemanasan global. Untuk komitmen tersebut, maka operasi PT RBT dihentikan.

"Kawasan itu akan dijadikan area konservasi, kilang tidak akan dijual, peralatan-peralatan akan dihancurkan," tegasnya.

Tomy Winata juga mengatakan bahwa AGN, Artha Graha Peduli dan Bank Artha Graha akan lebih hijau dan ramah lingkungan serta selalu mendukung penuh pemerintah Indonesia dan Presiden Jokowi dalam memenuhi komitmennya kepada UNFCCC.

RBT merupakan perusahaan swasta yang didirikan sejak tahun 2007. RBT dibangun untuk memenuhi peningkatan permintaan ekspor timah dunia dengan kualitas terbaik. RBT memiliki pertambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran.

Dengan memiliki standar yang tinggi dalam tahapan produksi timah, demi memenuhi kualitas produk sesuai permintaan pasar dunia, RBT sukses berkembang menjadi perusahaan produsen pengolahan timah terbesar di Indonesia dengan kapasitas 2.000 ton setiap bulan.

RBT telah menjangkau pasar-pasar besar dunia seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Spanyol, Tiongkok, Taiwan, Hongkong, dan Pakistan.

February

22
2016

PANGKALPINANG – Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) yang akan mengaudit aktivitas penambangan timah dan operasi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) timah di Provinsi Bangka-Belitung sepertinya tertunda. Dari sumber Rakyat Pos di kementerian, audit itu tertunda lagi lantaran menimbang Pulau Bangka sedang tertimpa musibah banjir.
“Memang rencananya audit smelter itu sudah sejak bulan Desember 2015, tapi tertunda Januari, lalu ditunda lagi Februari. Kemudian akan dilakukan awal Februari kemarin. Namun tiba-tiba Bangka kena banjir besar, jadi sedikit tertunda dari jadwal. Informasi yang saya terima seperti itu,” ungkap sumber tersebut.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono seperti dilansir media nasional menyebutkan ada delapan smelter timah yang akan diaudit pihaknya. Audit itu dilakukan mulai dari asal usul timah, kapasitas smelter hingga hasil produksinya.
“Audit ini baru pertama kali kami laksanakan. Tim audit bakal membandingkan kapasitas smelter dengan hasil produksinya. Jika ternyata data produksi tidak sesuai dengan kapasitas, maka akan kami tindak dan diserahkan ke penegak hukum,” ujarnya.
Menurut Bambang, audit pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Babel lantaran wewenang audit sebenarnya berada di tingkat gubernur. Terlebih smelter yang diaudit tersebut berstatus Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk PT Timah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Audit ini dengan mendatangi smelter timah. Lalu dilihat berapa besar kapasitas produksi smelter tersebut. Dari data produksi itu kemudian ditilik lebih jauh berapa besar jumlah pasokan bahan baku dan ekspornya berapa. Tim audit pun akan memverifikasi asal bahan baku dan negara tujuan ekspor. Apabila ada perbedaan jumlah antara pasokan, produksi dan ekspor, maka akan diusut lebih jauh,” katanya.

Timah Ditangkap

Sementara itu, di Kabupaten Bangka, anggota Satlantas Polres Bangka, Minggu (31/1/2016) mengamankan 2 truk bermuatan 20 ton timah balok milik PT Tirus di perempatan Lampu Merah Pelabuhan, Jalan Jenderal Sudirman Sungailiat.
Informasi yang dihimpun wartawan menyebutkan, 2 truk timah balok tersebut sempat dibawa ke Mapolsek Sungailiat. Tapi tak sampai 24 jam, timah-timah balok ini berikut truknya dilepas kembali.
Kapolres Bangka, AKBP. Sekar Maulana, SIK kepada wartawan kala itu membenarkan pihaknya melepas timah-timah balok tersebut lantaran mengantongi dokumen lengkap.
“Yang namanya balok tentu ada izinnya,” ujar kapolres saat dikonfrimasi.
Kapolres membantah balok-balok timah tersebut akan diselundupkan dari Desa Tirus, Riau Silip melalui Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Namun saat ditanya kelengkapan surat-surat pengangkutan dan dokumen lain, kapolres tak menjawab.
“Tidak benar kalau mau diselundupkan. Kalau mau ke Jebus kenapa lewat Sungailiat. Kenapa gak lewat Simpang Lumut saja,” bantahnya.
Terpisah, Direktur PT Tirus, Imam Safei ketika dikonfirmasi mengatakan timah-timah balok tersebut akan dikirimkan ke PT RBT di kawasan industri Jelitik Sungailiat. Menurut Ayi sapaan Imam Safei, PT Tirus hanya mengambil orderan melebur pasir timah milik PT RBT untuk dijadikan balok.
“Pabrik kita sudah dua tahun tidak produksi. Jadi kita saat ini hanya mengambil upah memasak pasir timah milik RBT. Setelah menjadi balok kita kirim kembali ke mereka (RBT). Tidak benar kalau ada isu mau diselundupkan melalui Jebus. Minggu pagi itu, kita ditahan di jalan saat mau mengirim balok tersebut ke RBT. Polisi hanya menjalankan tugas. Setelah diperiksa izinnya jelas, jadi kita diperbolehkan melanjutkan tujuan,” jelas Ayi esok harinya.
Namun anehnya PT RBT sendiri membantah ada hubungan kerjasama dengan PT Tirus dalam hal peleburan pasir timah menjadi balok timah, seperti pengakuan Imam Safei.
“Setahu saya tidak pernah ada kerjasama upah lebur seperti itu. PT RBT tidak ada kerjasama dengan PT Tirus,” kilah salah satu perwakilan PT RBT di Jakarta ketika dihubungi wartawan harian ini seraya menegaskan belum pernah bekerjasama dengan perusahaan tersebut. (2nd/1)


February

1
2016

JAKARTA - Pemerintah akan mengaudit 33 smelter Timah di Bangka Belitung mulai bulan depan untuk mengantisipasi ekspor komoditas tersebut secara ilegal yang diduga terjadi selama ini.

Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mochtar Husein mengatakan, Kementerian akan berkoordinasi dengan Gubernur dan siap melaksanakan audit yang sudah direncanakan sejak akhir tahun lalu tersebut.

"Bulan depan kami kesana. Koordinasi dengan Gubernur karena nanti timnya gabunngan,' ujarnya, Jumat (29/1). Jadwal audit tersebut mundur 1 bulan dari rencana awal, yakni pada Januari 2016. Namun, jika berjalan lancar, audit tersebut hanya akan memakan waktu sekitar 3 pekan.

Seluruh smelter tersebut berasal dari izin usaha pertambangan (IUP), termasuk milik PT Timah Tbk. Husein mengungkapkan, audit tersebut akan mencakup kapasitas smelter dan sumber bahan bakunya. "Kita audit kapasitas smelter. Benar tidak kapasitasnya segitu. Lalu kita bandingkan dengan produksi dan kapasitas produksinya," katanya.

Setelah membandingkan kapasitas dan jumlah produksinya, Pemerintah juga akan memeriksa penjualannya, terutama untuk pasar ekspor. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada kebocoran ekspor yang menimbulkan kerugian negara.

Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) meminta audit smelter Timah yang akan dijalankan Pemerintah dilakukan secara menyeluruh dan lebih difokuskan pada kebocoran ekspor.

Ketua Umum AETI, Jabin Sufianto mengatakan kebocoran Timah ke luar negeri bisa mencapai ribuan ton per tahun. Selain menimbulkan kerugian negara, hal tersebut akan membuat pasokan Timah semakin membanjir di pasar Internasional.

"Yang paling penting itu kebocoran Timah ke luar berikut kerugian negaranya. Kalau hanya mengaudit kapasitas smelter dan pasokannya saja, kan sudah ada surveyor," ujarnya kepada Bisnis. Menurutnya, beberapa perusahaan luar negeri seperti dari China, Myanmar, maupun Malaysia patut dicurigai terkait kebocoran ekspor tersebut. Tidak jarang perusahaan-perusahaan tersebut membangun kemitraan dengan perusahaan nasional di Bangka Belitung.

"Mereka itu produksi Timahnya sedikit. Paling hanya 5.000 ton per tahun, tapi Timah batangannya bisa mengalahkan PT Timah Tbk yang produksinya sampai 23.000 ton per tahun. Pastinya ada permainan antara kemitraan itu."

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk Agung Nugroho menilai audit smelter Timah yang akan dilakukan Pemerintah akan berdampak positif terhadap harga komoditas tersebut. Pasalnya, jumlah Timah yang diekspor akan terkontrol dan mencegah adanya kebocoran Timah ilegal ke luar negeri.

"Pastinya akan berdampak dan berpengaruh (terhadap harga) karena Indonesia eksportir (Timah) terbesar di dunia," ujarnya. Menurutnya, faktor perekonomian global juga turut mempengaruhi pergerakan harga Timah, terutama dalam menentukan permintaan.

Agung menuturkan, langkah yang diambil Pemerintah tersebut sebelumnya sudah disosialisasikan kepada PT Timah Tbk. Audit fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih Timah itu merupakan salah satu rekomendasi dari Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah Bangka Belitung untuk memperbaiki tata kelola Timah.

"Kalau saya melihat Pemerintah concern pada aturan. Kalau membangun harus sesuai antara kapasitas dan suplainya, termasuk pajaknya bagaimana."

January

27
2016

Tahun Depan Smelter Swasta Akan Diaudit

Jakarta, Bangka Pos - Jatuhnya harga Timah mulai mengusik pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji akan mengaudit fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) perusahaan Timah swasta di Bangka Belitung mulai tahun depan (2016). Audit dibutuhkan untuk mengetahui kepastian ongkos produksi dan penentuan harga Timah.

Direktur Pengusahaan dan Pembinaan Mineral Kementerian ESDM, Mohammad Hidayat menjelaskan jatuhnya harga Timah lantaran ada permainan harga atas komoditas terbesar di negeri ini. Hasil audit diharapkan bisa mendongkrak harga Timah Indonesia meningkat. 

"Kami ingin menata kapasitas smelter, apakah sudah tertata atau belum. Bisa jadi kapasitas smelternya sesuai tapi suplainya berlebihan", ujar dia pekan lalu. Jika suplai berlebih, ESDM akan menelisik asal usul bahan baku.

Kementerian ESDM juga akan menyelidiki dugaan permainan harga Timah. Saat ini harga dan ekspor Timah dikendalikan swasta. Masalahnya, kini masyarakat kesulitan menjual bijih Timah dengan harga tinggi.

"Persoalan pertimahan masih dilakukan dalam satu pintu oleh orang-orang yang tergabung dalam Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX)," ungkap dia. Ada 26 produsen timah yang ekspor lewat BKDI. Tahun ini (2015), ekspor ditargetkan mencapai 60.000 ton.

Hidayat bilang, selama ini harga Timah berdasarkan harga patokan mineral yang mengacu pada harga mineral logam Internasional dari London Metal Exchange (LME), London Bullion Market Association (LBMA), Asian Metal (AM) dan ICDX. "Harga patokan tiap bulan ada di Kementerian Perdagangan. Karena ada over supply jadi tidak jelas harganya,' ujar Hidayat.

Sayangnya, Fenny Widjaja Komisaris Utama ICDX belum merespon telepon dan pesan singkat dari KONTAN saat diminta tanggapan soal tudingan Kementerian ESDM ini. Hanya Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus), Budi Santoso menilai tuduhan pemerintah soal permainan harga Timah sebagai tindakan tak masuk akal. Apalagi, patokan harga Timah mengacu harga Timah di pasar logam London.

"Saya enggak mengerti tujuan pemerintah melakukan audit. Jika kaitannya dengan penertiban tambang ilegal dan tak layak lingkungan saya kira itu lebih tepat,' jelasnya kepada KONTAN, Minggu (27/12).

Jika audit dilakukan hanya karena pertimbangan penerimaan negara jeblok, tidak akan mencapai tujuan. Ia menduga, kondisi ini terjadi lantaran penambangan ilegal. 

January

27
2016

Rakyatpos.com - Pro kontra pertambangan laut di Bangka Belitung hingga berujung aksi demo ditanggapi oleh Rudi Budiono, Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Bangka. Rudi menilai PT Timah sama sekali tidak menghargai keputusan gubernur selaku pemimpin tertinggi di Babel agar melakukan aktivitas tambang sementara di Teluk Kelabat. Pasalnya sampai sore kemarin, sebanyak 3 KIP tetap melakukan operasional.

Perkataan pemberhentian sementara oleh gubernur, dikemukakan Rudi, tidak perlu dicabut karena secara tata bahasa, itu bukan permanen, berarti ada peninjauan dan ada perundingan nantinya.
“Itu berarti berhenti sementara, tunggu keputusan lebih lanjut. Kalau PT Timah tidak menghargai gubernur, dia menghargai siapa. Kemarin sore KIP masih jalan, berarti PT Timah tidak menghargai pemda,” sesalnya.

Menurut Rudi, tiga tempat seperti Matras, Teluk Kelabat dan Tempilang jangan ditambang.
“Kami hanya memohon Kelabat dan Matras, janganlah. Daerah lain yang layak ditambang, tambanglah. Teluk Kelabat itu siput gong-gong, udang, hari minggu anak kecil mau mandi, air kebut. Punya nurani

tidak PT Timah ini,” ujar Rudi di ruang kerjanya, Senin (25/1) kemarin.
Rudi menyayangkan sikap ego PT Timah. Padahal kata Rudi selama ini apa yang diberikan untuk rakyat.

Royalti untuk provinsi saja baru 3 persen, sedangkan CSR seperti bikin talud itu untuk kemudahan PT Timah sendiri. “Kalau mau PT timah cabut dari sini, apakah orang Bangka tidak sanggup mengelola perusahaan daerah. Orang Babel banyak yang cerdas. Panggil mahasiswa diluar, panggil untuk kembali mari bangun Babel kita. Saya kira sanggup,” bebernya.

Rudi menilai dalam situasi seperti ini, PT Timah secara tidak langsung sengaja membuat situasi Bangka khususnya dan Babel umumnya agar tidak kondusif dengan menciptakan suasana yang tidak baik.

“Jangan IKT merasa punya massa, rakyat dan nelayan tidak punya massa. Kita jangan diprovokasi orang luar. Saya lihat PT Timah provokasi IKT dan nelayan serta masyarakat agar Bangka tidak bersatu. Bangka lawan sama Bangka, kan lucu. IKT saudara kita, nelayan juga saudara kita,” ujarnya.

Menindaklanjuti ini, anggota dewan dari dapil Belinyu ini menuturkan, jika dari Fraksi PDI-P sudah membuat surat dan rapat fraksi pada tanggal 6 Januari kemarin dan sudah tembusan ke pusat, DPR RI dapil Babel, DPD serta ke Kementrian terkait.

“Pada Rakernas juga disampaikan dan mendapat sambutan baik. Memang tidak layak kip beroperasi kalau menyangkut nelayan. PDI-P tetap membela nelayan, buruh, petani dan wong cilik. Tapi selama ini kami bergerak tidak dihargai, Herman Rahadian, kami juga tidak menghargai PT Timah. Kamu cari makan disini bikin kami susah. Kalau Bangka hancur mereka tenteng koper, kita disini yang menderita. Mereka menciptakan situasi tidak kondusif. Seakan-akan mereka raja disini. Pemimpin tertinggi ada di gubernur, tidak mereka hargai,” kata Rudi panjang lebar.

Lebih lanjut Rudi tak menyangkal PT Timah di Bangka punya iup tapi operasioanalnya hanya 200 meter sampai 300 meter dari bibir pantai. “Berarti sangat tidak benar PT Timah. Kalau BUMN benar tentu harus pikir. Jangan seenak-enaknya, mentang-mentang plat merah. Kami berharap PT Timah berhenti dulu menghargai keputusn gubernur. Saya mendapat masukan dari dapil Kelabat dan Matras harus berhenti. Yang lain terserah, kalau tidak menganggu masyarakat,” pungkasnya.

Herman, salah satu nelayan dari Tanjung Gudang Belinyu mengaku dengan operasionalnya KIP di Belinyu menganggu aktivitas tangkap ikan nelayan. “Kami tidak bisa melaut, makanya kami melapor ke gubernur. Kami pun menganggur dan istri cemberut,” kata Herman.

Diakuinya, tak ada pemberitahuan apalagi kompensasi bagi nelayan atas beroperasionalnya kip di Belinyu. “Tidak ada sama sekali kompensasi. Yang penting kami sekarang mengusir KIP di Teluk Kelabat. Tidak ada urusan dengan kompensasi, niat melestarikan alam untuk anak cucu,” tandasnya    

January

27
2016

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) memperkirakan tidak ada perubahan yang signifikan pada produksi maupun ekspor timah pada tahun ini dibanding 2015.

Ketua AETI Jabin Sufianto menilai produksi timah Indonesia tahun ini diperkirakan masih berkisar pada volume 70.000 ton.  Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dibanding produksi pada 2015, meskipun aturan seperti CnC mulai berlaku mulai berlaku sejak kuartal keempat tahun lalu.

Dengan jumlah produksi yang sama, Jabin memperkirakan kinerja ekspor tahun ini pun tidak akan banyak berubah.

Sementara itu, Head of Corporate Cecretary PT Timah (Persero) Tbk Agung Nugroho justru menilai kinerja ekspor timah RI pada tahun ini bisa mengalami penurunan hingga 10%. Hal itu dapat terjadi jika implementasi Permendag No33/2015 tentang Perubahan atas Permendag No.44/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah dan audit smelter benar-benar dijalankan.

“Dengan harga timah dan kondisi saat ini, memang kemungkinannya ekspor timah Indonesia akan turun kembali,” kata Agung.

Terkait harga, Agung meyakini tahun ini harga timah akan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Meskipun demikian, mengingat penurunan harga timah yang berlangsung cukup lama, dirinya mengakui ada kemungkinan harga akan menguat. Harga akan kembali naik jika ekonomi bagus, dan permintaan setidaknya tidak menurun, dan tidak banyak terjadi ilegal mining.

“Kalau illegal mining itu berkurang, kemungkinan besar harga pun akan beranjak naik.”

January

26
2016

BangkaNews - Satuan Reserse dan Intelejen Brigade Mobil Polda Bangka Belitung berhasil mengamankan tiga truk bermuatan waste (limbah hasil pemurnian Timah) seberat 28 ton, Sabtu (24/1) pukul 02:00 WIB.

Ketiga truk tersebut diamankan pada saat akan menyebrang Pelabuhan Pangkalbalam. Limbah pemurnian tersebut diketahui milik smelter peleburan Timah Bangka Tin Industry yang beralamat di Sungailiat Kabupaten Bangka.

Selain mengamankan truk beserta muatannya, pihak kepolisian juga mengamankan satu orang kuasa lapangan berinisial AG warga Garungang, AT supir truk, RS warga Gedung Nasional, dan SP warga Belitang, Semarang-Jawa Tengah.

Hingga saat ini, truk beserta isinyadan kuasa lapangan masih dalam tahap pemeriksaan oleh kepolisian.

January

26
2016

BangkaNews - Rapat akbar dilakukan Ikatan Karyawan Timah (IKT) di kantor PT Timah Tbk Jl. Jend. Sudirman, Pangkalpinang, SENIN (25/1) tadi pagi.

Usai membacakan petisi, salah satu butirnya meminta jajaran direksi termasuk didalamnya Direktur PT Timah, Sukrisno untuk mundur dari jabatannya.

"Kondisi perusahaan semakin memburuk, merupakan tuntutan kita agar direksi mundur," teriak Ketua IKT Timah Ali Samsuri, yang disambut yel-yel setuju oleh para demonstran.

Pantauan BangkaNews, usai mendengarkan petisi ribuan pendemo yang tadinya memadati halaman PT Timah Tbk, saat ini ribuan IKT bergerak ke kantor Gubernur. 

January

6
2016

Jakarta - Audit fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) timah yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdampak positif bagi harga komoditas timah. Pasalnya ekspor timah lebih terkontrol dan mampu mendongkrak harga.

Sekretaris Perusahaan PT Timah (Persero) Tbk. Agung Nugroho mengatakan audit smeltermembuat data ekspor timah lebih jelas. Audit ini pun mampu mencegah adanya pengiriman timah ilegal ke luar negeri dan mendongkrak harga. Adapun harga timah di 2015 berada dikisaran US$ 14.500 per ton. Sedangkan pada 2014, harga timah berada di level US$ 20.000 per ton.

"(Audit) Pastinya akan berdampak dan berpengaruh (terhadap harga) karena Indonesia eksportir terbesar di dunia," kata Agung di Jakarta, Senin (4/1).

Agung mengungkapkan audit smelter yang dilakukan oleh Kementerian ESDM ini sudah disosialisasikan sebelumnya. Upaya ini merupakan rekomendasi dari Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah Bangka Belitung untuk memperbaki tata kelola timah. "Kami selaku pelaku usaha siap menjalankan rekomendasi ini," ujarnya.

Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Mochtar Husein sebelumnya mengatakan audit ini difokuskan pada smelter timah di wilayah Bangka Belintung. Pasalnya daerah tersebut melimpah akan sumber timah. "Timah kan banyak di Bangka Belitung. Auditnya mulai Januari 2016," ujarnya.

Mochtar menjelaskan audit yang dilakukan dengan mendatangi smelter timah. Lalu dilihat berapa besar kapasitas produksi smelter tersebut. Dari data produksi itu kemudian ditilik lebih jauh berapa besar jumlah pasokan bahan baku dan ekspornya. Tim audit pun akan memverifikasi asal bahan baku dan negara tujuan ekspor. Apabila ada perbedaan jumlah antara pasokan, produksi dan ekspor maka akan ditelisik lebih jauh. Mochtar pun menyebut jika hasil audit menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana maka akan diserahkan ke penegak hukum.

"Sementara ini (audit untuk) pencegahan. Kalau ketemu hal-hal yang terbukti barang diselundupkan pasti ditindak dong," tegasnya.

Dikatakannya audit ini melibatkan pemerintah daerah Bangka Belitung. Dengan begitu pemda turut memverifikasi data pengelolaan timah di wilayahnya. Namun Mochtar belum bisa memastikan berapa lama audit dilakukan dan berapa banyak smelter yang akan telisik. Dia hanya menegaskan seluruh smelter di Bangka Belitung bakal terkena audit.


Beritasatu.com

January

6
2016

JAKARTA. Sejalan dengan pergerakan harga komoditas logam industri lainnya. Harga timah pun masih rentan koreksi.

Mengutip Bloomberg, Selasa (29/12) pukul 12.16 WIB harga timah kontrak pengiriman tiga bulan di London Metal Exchange tergelincir 0,06% di level US$ 14.545 per metrik ton dibanding hari sebelumnya. Sejalan, sepanjang pekan terakhir harga sudah terkikis 0,64%.

Dituturkan oleh Wahyu Tri Wibowo, Analis Central Capital Futures harga timah sempat memiliki daya topang di pertengahan tahun saat Indonesia, salah satu produsen utamanya mengetatkan kebijakan. Untuk beberapa saat itu menjaga kejatuhan harga timah tidak sedalam komoditas logam industri lainnya.

“Namun itu hanya sesaat karena faktor global seperti AS dan China lebih besar pengaruhnya,” kata Wahyu. Memang untuk beberapa saat, pasokan global timah tidak lagi membanjir dan tertahan. Penurunan harga pun cenderung landai.

Memang aturan pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.33/2015 yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2015 lalu memperketat proses ekspor Indonesia. Hingga Oktober 2015 saja baru 12 perusahaan tambang timah yang mendapatkan izin untuk melakukan ekspor melalui Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX).

Berbeda dengan keadaan sebelumnya, saat pasar hanya berfokus pada perlambatan ekonomi China dan spekulasi kenaikan suku bunga The Fed. Harga timah kala itu sempat terpuruk tajam ke level US$ 13.850 per metrik ton pada 7 Juli 2015 yang merupakan level terendahnya sejak September 2009.

Memang meski sempat dapat topangan dari aturan Indonesia, harga timah tidak bisa kembali ke level tertingginya sejak Desember 2014 yang disentuh pada 12 Januari 2015 di posisi US$ 19.900 per metrik ton. “Itu karena masih awal tahun dan harga masih di level konsolidasi belum terpapar penguatan USD yang signifikan,” jelas Wahyu.

Setelahnya harga terus menukik turun. Tidak heran sepanjang tahun ini saja harga timah sudah terkikis 25,02%. "Timah sama saja seperti komoditas logam industri lainnya, bearish dan belum akan berubah hingga ada perbaikan ekonomi dari China," kata Wahyu.

January

4
2016

Pangkalpinang, Bangka Pos - Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Agung Nugroho menegaskan     PT Timah dan seluruh aset yang dimiliki adalah milik negara.

Agung juga meyakinkan bahwa penambangan Timah di laut tidak menggunakan bahan kimia. "Kami menghargai sikap Walhi yang memperhatikan lingkungan hidup di laut. Tetapi apa harus seperti itu meminta kapal isap dibom. Silahkan pikirkan, mungkinkahhal itu dilakukan," ujar Agung menanggapi pernyataan yang disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Babel Ratno Budi alias Uday dalam pemberitaan di media Bangka Posa (29/12/2015) yang berjudul "Bu Susi Tolong Bom Kapal Isap Timah".

Menurut Agung, penambangan di Indonesia mengacu pada UU Minerba No. 4 Tahun 2009. Selain dilindungi oleh Undang-undang, penambangan di Indonesia juga diatur peruntukannya dan jika ada yang menghalanginya dapat dikenakan pidana. Pada saat dilakukan penambangan, lanjut Agung, memang akan ada kekeruhan air, tetapi akan kembali pulih atau dipulihkan secara alami dan direhabilitasi beberapa waktu setelah ditambang. Sama halnya dengan ikan-ikan, pada saat aktif beroperasi tidak akan berada di lokasi penambangan.

"Tetapi jika diberikan fish trap, dan lain-lainnya ikan akan kembali. Inisiatif ini dilakukan perusahaan sebagai salah satu wujud bagaimana pedulinya kita terhadap lingkungan di laut. Slain itu, mohon diingat bahwa cadangan Timah tidak semuanya berada di seluruh laut Pulau Babel, hanya dibeberapa bagian saja," ungkap Agung.

Ia menjelaskan, secara sadar atau tidak kehadiran PT Timah Tbk sebagai BUMN telah banyak memberikan manfaat bagi Bangka Belitung. Diantaranya adalah hasil pungutan pajak dan royalti. Selain itu kewajiban atas biaya CSR berupa biaya sosial dan UKM juga rutin digelontorkan PT Timah Tbk.

"Apa yang dilakukan PT Timah Tbk semata-mata adalah amanah dan penugasan oleh negara dan untuk meningkatkan pendapatan negara serta kesejahteraan masyarakat serta stake holder lainnya besaran dan peruntukannya jelas dan di audit,"katanya.

Sementara itu menyikapi aksi demo yang dilakukan Walhi dan mengatasnamakan nelayan, Selasa (29/12), Agung menjelaskan bahwa pihaknya tunduk dengan UU. Tata kelola penambangan tidak terlepas dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, dimana di Pasal 162 setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang syah bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda palinng banyak 100 juta.

"Namun dalam pelaksanaannya kita ingin selalu keberadaan kita dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sehingga kita lakukan sosialisasi tetapi bukan artinya sependapat atau tidak sependapat. Kita tidak lakukan penambangan, sulit rasanya kalau kita mengharapkan dukungan 100% apalagi di zaman demokrasi saat ini. Makanya kita tidak mau berpolemik pada dukungan atau penolakan. Patokan kita menunda penambanngan adalah menunda pendapatan negara dan kontribusinya," ujar Agung, sembari menambahkan sebanyak 70 lebih jumlah KIP yang beroperasi di Perairan Bangka saat ini, tidak sepenuhnya milik PT Timah saja, sehingga perubahan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama.

January

4
2016

BangkaPos.com, Bangka - Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi menilai pernyataan Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Agung Nugroho sebagai upaya kriminalisasi dan bersifat ancaman terhadap warga yang menolak pertambangan di laut Pulau Bangka.

Sebelumnya Agung menyebutkan, tata kelola penambangan tidak terlepas dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, pada Pasal 162 tertulis setiap orang yang merintangi atau menganggangu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang sah bisa dipidana dengan ancaman kurungan maksimal satu tahun atau denda paling banyak 100 juta.

"Ini sangat memalukan, sebagai korporasi pertambangan, kami menganggap ini jelas tidak mendidik dan sangat tidak demokratis. Kami akan konsultasikan dengan Tim Legal Walhi, apakah akan kita tempuh jalur somasi," kata Ratno kepda Bangka Pos.com, Rabu (30/12/2015).

Uday sapaan khas Ratno menambahkan, didalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 65 dan 66 menyebutkan setiap warga negara yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik, tidak dapat digugat secara perdata maupun pidana.

 Menurut Uday, pihak PT Timah tidak perlu menakut-nakuti masyarakat menggunakan UU No. 4 Tahun 2009 tersebut. Dia menjelaskan, Pulau Belitung tanpa pertambangan laut menjadi daerah yang maju dalam sektor pariwisata dan sebagainya. Jika Pulau Belitung saja bisa menolak pertambangan laut, menurut Uday sangat wajar masyarakat di Pulau Bangka menginginkan kondisi yang sama.

December

10
2015

TRIBUNNEWS, BANGKA - 9 Desember 2015 saat pencoblosan Pilkada Serentak di wilayah Provinsi Kep Bangka Belitung rawan akan penyelundupan pasir timah. Namun hal ini sudah diantisipasi oleh jajaran Polda Kep Bangka Belitung.

Menurut Kapolda Kep Bangka Belitung Brigjen (Pol) Gatot Subiyaktoro Senin (7/12/2015) sangat dimungkinkan sekali para penyelundup memanfaatkan kelengahan polisi yang fokus mengamankan Pilkada.

"Tapi itu sudah kita antisipasi agar tidak terjadi penyelundupan saat pencoblosan 9 Desember mendatang," kata kapolda

Kapolda menambahkan bahwa walaupun sebagian besar anggota Polda Babel fokus melakukan pengamanan. Namun ada yang tetap ditugaskan untuk melakukan pengawasan baik mengantisipasi penyelundupan maupun antisipasi tindak pidana lainnya.

"Masyarakat tidak perlu khawatir sudah ada pembagian tugasnya," kata kapolda

Selain itu juga kepolisian akan melakukan koordinasi dengan pihak aparat lainnya. Termasuk menggali informasi dari masyarakat seperti para nelayan yang selalu beraktifitas di laut.

"Koordinasi juga kita jalankan dengan pihak lain selain melakukan pengawasan," ujar kapolda.

December

3
2015

Tak Yakin Janji Pengusaha Timah

PANGKALPINANG - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya, menyatakan tidak terlalu percaya para pengusaha Timah menyumbangkan Rp 1000 per kilogram Timah yang diekspor atau dikirim antar pulau untuk kebutuhan dalam negeri.

Karena itu, Didit menunggu para pengusaha smelter dapat menepati janji untuk sumbang Rp 1000 per kilogram ke kas daerah guna mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah). "Sumbangan pihak ketiga ini dari dulu, tapi target 50 sampai 100 miliar tidak muncul-muncul dan keinginan pengusaha untuk pembangunan melalui PAD itu, (semoga) bukan pemberi harapan palsu. Pemerintah daerah tidak perlu pro aktif, yang perlu pro aktif itu pengusaha," tegasnya kepada sejumlah Wartawan, Rabu (2/12/2015).

Politisi PDIP itu juga meminta pengusaha membuktikan akan memberikan pemasukan bagi kas daerah dan bukan hanya sekadar memberikan angin surga. "Kalau memang pengusaha serius, Alhamdulilah. Tapi saya jujur saja, kami harapkan janganlah memberikan angin surga kepada masyarakat Bangka Belitung, jika ada keinginan ingin memberikan pemasukan kepada PAD bagi Provinsi itu luar biasa, tapi kalau belum ada bukti saya tidak percaya," imbuhnya.

Namun demikian diakui Didit, peran Gubernur Babel hingga disahkan Perda sumbanngan pihak ketiga ini sangat besar. "Saya apresiasi Pak Gubernur yang berkomunikasi kepada pengusaha. Tapi sejak sudah disahkan mereka macam-macam, katanya tidak ada Pergub itulah, inilah, bagaimana kita laksanakan, inikan tidak benar," tandasnya.

Untuk itu, legislator Dapil Kabupaten Bangka Tengah ini mengajak para pengusaha segera aksi dengan menyetor iuran Rp 1000 per kilogram langsung ke rekening kas DPPKAD Provinsi untuk memperlihatkan serius membantu daerah.

"Saran saya jika pengusaha ingin bantu PAD jangan banyak ini itu, Pemerintah daerah kan ada rekening, tinggal ada gak niat pengusaha ini. Saya tunggu action, kalau belum ada bukti kita belum percaya. (Rakyat Pos)

December

2
2015

Bisnis Indonesia-Jakarta

Kementerian Perindustrian meminta agar Kementerian dan Lembaga terkait, memberi kepastian insentif fiskal kepada industri smelter yang tengah melaksanakan pembangunan untuk mempercepat program penghiliran.

I Gusti Putu Suryawiryawan, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, mengatakan kepastian pemberian insentif fiskal utamanya tax holiday dapat mempercepat proyek pembangunan smelter yang saat ini mulai melambat akibat kesulitan pendanaan.

"Menurut saya, penyelesaiannya adalah memberikan tax holiday kepada investor yang kesulitan pendanaan hingga berakibat proses pembagunan melambat. Harus kita bantu, karena telah terlihat mereka tidak akan mundur, akan terus maju dan menciptakan lapangan kerja," ujarnya Selasa(1/12).

Menurutnya, Pemerintah jangan melihat tax holiday dapat merugikan penerimaan negara. Pasalnya, kepastian pemberian tax holiday dapat meningkatkan investasi di Indonesia dan berujung pada peningkatan lapangan kerja serta penerimaan pajak. Khusus produk hasil pemurnian alumina, lanjutnya, PT Indonesia Asahan Aluminiium (Inalum) akan ekspansi untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 400.000 ton aluminium dari 250.000 ton per tahun, agar dapat menyerap sekitar 1 juta ton alumina hasil produksi smelter dalam negeri.

KONSISTEN

Di pihak lain, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan Indonesia akan maenad net eksportir alumina jika Pemerintah konsisten mengimplementasikan penghiliran dan mendorong realisasi pembangunan smelter bauksit di Tanah Air.

"Keadaan ini akan jauh berbeda dengan kondisi sebelum larangan ekspor mineral mentah diterapkan pada 12 Januari 2014, yang menunjukkan Indonesia salah satu eksportir terbesar bijih bauksit dengan 45 juta ton dan mengimpor alumina dari luar negeri," tuturnya. Kendati saat ini realisasi pembangunan smelter bauksit mengalami perlambatan, lanjutnya, Indonesia berpotensi mengolah dan memurnikan bauksit menjadi alumina dengan kapasitas sekitar 9 juta ton per tahun.

Kapasitas produksi tersebut secara langsung dapat menyerap sekitar 9.000 tenaga kerja baru. Efek ganda yang ditimbulkan akan menumbuhkan sentra industri baru baik di level nasional maupun Pemerintah Daerah.

Selama ini, lanjutnya, 70% bijiih bauksit Indonesia diekspor ke China, sementara Indonesia kembali mengimpor alumina dari Australia. Pola yang tidak sehat ini secara langsung merugikan negara dan masyarakat. 

Haris Munandar N., Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, mengatakan kepastian menerima insentif tax holiday dan tax allowance dapat dimanfaatkan oleh investor dalam pengajuan pendanaan kepada Perbankan.

"Jika investor telah dipastikan mendapat insentif, pihak Perbankan akan semakin percaya memberikan pinjaman. Dengan demikian proyek pembangunan dapat segera diselesaikan," tuturnya.

Jonatan Handojo, Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia, mengatakan proses pengajuan dan persetujuan insentif tax holiday untuk industri smelter yang telah berjalan, sulit didapatkan. "Tax holiday ini tidak semudah yang dibayangkan oleh publik. Bagi kami yang telah berdiri sangat sulit mendapatkannya. Ini menjadi masalah juga, karena kemampuan industri untuk berekspansi menjadi terbatas," katanya.

December

2
2015

JAKARTA - Industri pengolahan konsentrat mineral (smelter) membutuhkan insentif pembebasan pajak dalam kurun waktu tertentu (tax holiday) untuk beroperasi maksimal. Sebab, investasi yang dibutuhkan untuk membangun industri ini besar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mineral, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) I Gusti Putu Suryawiryawan mengatakan, dalam mengembangkan smelter, Kemenperin tetap berpatokan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Artinya, kami tetap pada pendirian jangan ada lagi ekspor mineral dalam bentuk mentah. Ekspor harus dalam bentuk sudah diolah," ujar Putu di Jakarta, Selasa (1/12).

Namun saat ini menurut Putu, pembangunan industri smelter cenderung terhambat akibat kekurangan bahan baku dan insentif. Padahal, pembangunan smelter membuka lapangan kerja lebih banyak dan berdampak positif terhadap ekspor karena memberikan nilai tambah.

Dia menilai, untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah harus memberikan tax holiday. Apalagi investasi smelter cukup besar. "Mereka sudah investasi cukup besar dan melihat ada peluang. Itu harus dibantu dan mereka tidak mungkin mundur lagi. Kami berharap Kementerian Keuangan bisa diajak bicara lagi soal ini," ujar Putu.

Dengan tax holiday, lancet Putu, industry bisa bekerja secara maksimal dan memberikan tambahan pajak. Apalagi dalam kondisi krisis seperti ini, Pemerintah harus mendorong industri dengan insentif agar bisa bertahan. "Apa sulitnya memberikan tax holiday? Itu tidak ada ruginya. Stetelah beberapa tahun, barulah dikenakan pajak lagi. Kalau itu tidak dilakukan, baru negara rugi," ujar Putu.

Pemrakarsa Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia  Jonatan Handojo mengatakan, secara total, investasi smelter di Indonesia mencapai US$ 30 miliar untuk 21 smelter yang sudah ada, 11 sudah berooperasi dan 9 (sembilan) dalam tahap pembangunan. Perusahaan smelter Besi adalah PT Delta Prima Steel, PT Krakatau Posco, dan PT Meratus; smelter Tembaga PT Smelting; smelter Timah PT Refined Bangka Tin dan PT Tinindo, smelter Mangan PT Indotama Fero Aloy,            PT Century Metalindo; smelter Alumina PT Well Harvest; smelter Nikel PT Antam Tbk, PT Fajar Bakti Lintas Nusantara, PT BIntang Smelter Indonesia, PT Macika Mineral Industri, PT Sulawesi Mining Investment, PT Cahaya Modern Metal Industry, PT Bintang Timur Steel, PT Century Metalindo,            PT Indoferro, PT Karyatama Koname Utara, PT Heng Tai Yuan Indonesia Steel, dan PT Kinlin Nikel Indonesia (ajg).

December

2
2015

Perkilo Timah Ekspor dan Antar Pulau
Gubernur: Saya Bantu, Kalian Bantu Saya 
Ekspor Babel Capai 53.203,9 Ton

Pangkalpinang - Para pengusaha timah atau eksportir di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Selasa kemarin (1/12/2015) sepakat untuk menyumbangkan Rp1.000 perkilogram dari hasil ekspor dan penjualan timah dalam negeri ke kas daerah Provinsi Babel. Kesepakatan ini, dilakukan pelaku tambang, baik yang tergabung dalam asosiasi eksportir dan industri maupun PT. Timah (Persero), Tbk dalam pertemuan dengan jajaran Pemprov Babel di kantor gubernur.
Gubernur Babel, Rustam Effendi mengaku sangat menyambut baik adanya kesepakatan ini. Menurutnya sumbangan itu memang sudah selayaknya dilakukan untuk bersama membangun Babel agar lebih sejahtera lagi. Sumbangan yang terkumpul nanti akan diperuntukkan bagi masyarakat Babel dalam bentuk pembangunan daerah.
"Ini adalah kepedulian dan bagian kebersamaan bangun Babel, karena tak bisa menandalkan kalau cuma satu kekuatan. Kita ajak untuk membangun dalam kesamaan pikiran, paham, dan kontribusi untuk masyarakat," ujarnya ketika membuka rapat bersama para pengusaha timah itu kemarin.
Sebagai kompensasinya, Rustam berjanji, tak akan menyulitkan pengusaha timah dalam pengurusan izin dan administrasi di Pemprov Babel. Bahkan ia meminta, pengusaha untuk melapor jika ada stafnya yang mengulur waktu atau merugikan pelaku usaha.
Dijelaskan Rustam, sumbangan dari pihak ketiga ini, sebelumnya memang sudah dimasukan dalam peraturan daerah, hanya saja belum berjalan. Karena itu dengan adanya kesepakatan bersama ini, ia berharap bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Babel.
"Intinya kita harus saling menjaga. Saya bantu kalian, kalian bantu saya. Pasti saya bantu, dari sisi keamanan, bahkan ke kementerian sekalipun saya akan tugaskan staf saya untuk membantu, yang penting aturan jelas," tegasnya.
Usai rapat, kepada wartawan Rustam menegaskan, serupiah pun uang tersebut tak akan ada yang masuk ke kantong pejabat. Karena teknisnya, semua sumbangan akan dimasukan ke kas daerah dengan rekening khusus, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Kami hanya fasilitator saja, yang jelas ada keinginan dari pengusaha untuk bisa membantu Babel. Kontribusinya, nanti mereka buat kesepakatan diserahkan ke kas daerah, baru kita programkan ke program kerja. Seperak pun itu masuk ke kas daerah," tandasnya..
Ia menyebutkan, jumlah sumbangan itu jika dikalikan dengan ekspor serta pengiriman timah ke dalam negeri bisa dibilang cukup membantu kas daerah. Dan pemprov tak memasang target lebih dari seribu rupiah, karena menurutnya sumbangan merupakan keiklasan pelaku tambang.
"Kalau paksa enggak sedekah lagi namanya, enggak iklas," imbuhnya.
Disinggung jika kelak sumbangan itu berbenturan dengan aturan, Rustam menampik. Menurutnua sumbangan ini tak akan bermasalah dengan aturan, dan uang yang terkumpul dalam item Sumbangan Pihak Ketiga akan dimunculkan pada APBD.
Dikonfirmasi terpisah, Dewan Penasihat Asosiasi Industri Tambang Indonesia (AITI), Apik Cakip Rasjidi mengatakan, pihaknya pada intinya menyetujui kesepakatan sumbangan ini. Hanya saja ia meminta, agar pemerintah provinsi menyerahkan sepenuhnya kesepakatan ini kepada AITI atau Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), dan asosiasi lainnya. Setelah kesepakatan ditandatangani, barulah sumbangan seribu itu diserahkan ke kas daerah.
"Nanti baru AITI, AETI ke pengusaha yang berada di dalam asosiasi ini. Kita ada aturan, dan kami tak mau ada jebakan. Karena kalau pemerintah yang menyodorkan ini, seolah ada campur tangan, jangan lewat tangan bapak-bapak. Kami tak ada masalah dengan kesepakatan ini, kami sepakat untuk membantu Babel, asalkan kami bisa ekspor," saran Apik, yang juga perwakilan dari eksportir PT. Tinindo Inter Nusa.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Provinsi Babel, Yuliswan menyebutkan, kesepakatan ini merupakan hasil pertemuan dengan pengusaha timah beberapa waktu lalu, yang akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama. Dimana setiap pengusaha timah sepakat bersama dalam peningkatan PAD Babel, sebagai kontribusi dengan memberikan sumbangan dana Rp1.000/kg setiap ekspor atau dijual ke dalam negeri, yang akan disetor ke kas daerah.
"Jadi dananya disetor ke kas daerah, bukan ke saya atau Pak Gubernur," tegas Yuliswan.
Dalam kesempatan tersebut, Yuliswan merinci total ekspor Babel selama tahun 2015 (Januari-November) tercatat sudah sebanyak 53.203,9 ton. Rinciannya, pada Januari ekspor Babel sebesar 4.739,6 ton, Februari 5.842,7 ton, Maret sebesar 3.791,9 ton, April mencapai 4.468,7 ton, Mei 4.094,6 ton, Juni mencapai 8.278,7 ton, dan Juli 5.789,7 ton. Untuk bulan Agustus, karena ada pemberlakuan Permendag Nomor 33 tahun 2015, Ekspor Babel nol. Dan Babel kembali ekspor timah pada September sebesar 5.289,5 ton, Oktober hingga 8.390,1 ton, dan November 2.518 ton.
"Sejak adanya (pemberlakukan-red) Surat Persetujuan Ekspor (SPE) pada November 2015 baru ada enam perusahaan yang melakukan ekspor. Yaitu PT Refined Bangka Tin (RBT) 661,7 ton, PT Inti Stania Prima (ISP) 50,1 ton, PT. DS Jaya Abadi 60,3 ton, PT Stanindo Inti Perkasa sebanyak 140,3 ton, PT Aries Kencana Sejahtera 100,3 ton, dan PT Timah 1.500 ton," rincinya.

Babel Mau Saham 10 %

Masih tentang rencana keterlibatan daerah di sektor timah, Gubernur Bangka Belitung (Babel), Rustam Effendi juga menegaskan, Pemprov Babel berharap bisa memiliki kepemilikan saham di PT Timah (Persero), Tbk mencapai 10 persen. Keinginan memiliki saham perusahaan BUMN tersebut kelak akan disampaikan dalam Rapat Umum Pegang Saham (RUPS) PT Timah.
"Ya kita ngusulkan bisa 10 persen hak kita disana, akan kita sampaikan nantinya," tukas Rustam usai menghadiri rapat bersama pengusaha timah, Selasa (1/12/2015).
Ia menyebutkan, daerah ingin lebih terlibat dalam kepemilikan perusahaan timah terbesar di Indonesia ini, sehingga hasil dan kontribusi untuk masyarakat bisa lebih banyak dan bermanfaat lagi. Terlebih wilayah operasi dan kantor pusat PT Timah berada di Provinsi Babel.
"Mudah-mudahan bisa diterima, cuma sampai hari ini belum ada," tandasnya singkat.
Selain itu, Rustam juga mengiginkan adanya kenaikan royalti yang diterima daerah penghasil timah dari 3 persen menjadi 10 persen, agar lebih terasa bermanfaat bagi masyarakat.
"Selama ini memang masih 3 persen, keinginan kita bisa 10 persen, cuma kalau pusat keberatan paling tidak kita tawarkan 6,5 persen, itu namanya berunding dulu," sebut Rustam.
Usulan tersebut kata dia akan disampaikan dan dibahas bersama Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya.
Rustam berharap, usulan ini bisa diakomodir oleh pemerintah pusat, karena sebagai daerah penghasil dengan royalti yang hanya 3 persen, kontribusi penambangan sangat tidak maksimal bagi Babel. (nov/1)

December

1
2015

RAKYATPOS.COM. Gubernur Babel Rustam Effendi berjanji akan mengurusi regulasi pertimahan yang dianggap memberatkan para pelaku usaha Timah dan Tambang.

Menurutnya, guna mengatasi perekonomian yang kian terpuruk, seluruh pihak dapat mengembangkan empat sektor. Yakni, sektor pariwisata, kelautan perikanan, industri dan perdagangan. Bidang pariwisata dibidik, mengingat pariwisata Babel masuk 10 besar pariwisata Nasional yang akan dikembangkan. Namun begitu sektor lain terutama Tambang tak bisa ditinggalkan dan tetap akan diperhatikan.

"Kita akan prioritaskan percepatan beberapa sektor ekonomi. Memang situasi Timah tak menggembirakan, tapi kita berupaya melakukan pendekatan ekonomi antisipasi jangka pendek. Pengembangan pariwisata kenapa jadi konsen, karena memang saat ini pariwisata dari 10 provinsi kita masuk prioritas Nasional untuk dipromosikan, dan akan dilaksanakan diskusi round table dengan Amerika Selatan dan Karibia. Mudah-mudahan ini disambut baik oleh masyarakat," bebernya, usai upacara HUT Babel di halaman kantor Gubernur, Sabtu pagi (21/11/2015).

Sedangkan untuk sektor pertambangan, Gubernur berupaya mengejar regulasi dan mempertegas aturan ini ke Pemerintah Pusat, agar bisa lebih menguntungkan Babel baik dalam ekspor impor dan regulasi lainnya.

Disinggung dari internal Pemerintah, Rustam menginginkan adanya revolusi mental para pegawai. Agar setelah mental pegawai baik, maka akan bisa menjalankan roda Pemerintahan dengan baik.

"Kalau mentalnya sudah baik, saya yakin program dan kegiatan yang direncanakan akan berjalan maksimal. Saya pikir pembenahan mental harus dilaksanakan, karena sebagus apapun program kalau mentalnya tak baik tak akan bisa," sebutnya.

Selain itu, untuk mendapatkan pegawai yang baik dan berkualitas, Pemprov Babel lanjutnya akan melakukan seleksi terbuka untuk jabatan tertentu.

"Ini cara kita untuk mencari pegawai yang mumpuni dan gerak cepat dalam menggerakkan birokrasi agar berkualitas dan cepat," tandasnya.

Ketika menjadi Inspektur Upacara dalam perayaan HUT Babel akhir pekan lalu, Rustam membandingkan kondisi Babel 15 tahun silam dengan saat ini. Dan perubahan nyatanya kata dia adalah meningkatnya pembangunan infrastruktur, pendidikan dan sektor lain pasca Babel pisah dari Sumsel.

"Kalau dulu kita berdiri disini hanya hamparan lahan bekas tambang, tetapi sekarang sudah menjadi areal perkantoran. Dulu mau jadi pegawai dan Polisi saja susah, sekarang SPN Polda Babel sudah mampu melahirkan Polisi berkualitas. Artinya kita sudah jauh lebih baik," tuturnya.

Ia mengatakan, berdirinya Provinsi Babel tak lepas dari perjuanngan tokoh dan masyarakat yang ingin menjadi provinsi sendiri. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kinerja agar apa yang telah diraih bisa lebih ditingkatkan lagi.

"Momentum ini kami mengajak masyarakat, bahu membahu bangun dalam kebersamaan, tanpa kebersamaan dan keutuhan tak bisa melakukan percepatan pembangunan. Mohon suasana kondusif ini jangan direcoki dengan kepentingan sesaat, kepentingan kelompok yang menimbulkan ketidaknyamanan pelaku usaha dan masyarakat. Kita jaga keamanan di provinsi ini," ajaknya.

Namun sayangnya, ketika upacara dan paripurna HUT Babel ke 15, tak nampak kehadiran Wagub Babel, Hidayat Arsani ditengah-tengah kebahagiaan menyambut HUT Babel. Sedangkan beberapa tokoh pembentukan provinsi, Bupati/Walikota dan mantan Wakil Gubernur Babel, Syamsuddin Basari nampak mengikuti jalannya upacara (nov/1)

December

1
2015


 "15 TAHUN berjalan, perlu renungan dan intropeksi dan kedepannya memang sangat diperlukan sinergi. Hari ini, gedung-gedung pemerintah banyak menjulang, begitu juga dgn enam kabupaten satu kota. Ini, haruslah kita syukuri. Momentum hari jadi ini, untuk membangun pariwisata negeri untuk kesejahteraan masyarakat. Jika kita sama-sama dan bersatu padu, mampu mensejajarkan dengan provinsi lain bahkan lebih,"demikian disampaikan Gubernur Kepulauan Babel Rustam Effensi saat paripurna istimewa hari jadi ke-15 Provinsi Babel, Sabtu (21/11).

Ketua DPD PDIP Babel itu pun menyampaikan, bahwa membangun Provinsi Babel, tidak bisa diserahkan kepada pemerintah semata dan masyarakat semata. Saat ini, perekonomian Babel bahkan Indonesia, memang tidak menggembirakan. Harga karet, sawit dan harga komoditas yang turun, sangat mengganggu stabilitas ekononmi. "Mari kita berdoa, agar persoalan ini bisa segera tuntas," harapnya.

Guna mengatasi perekonomian yang kian terpuruk, Rustam mengajak agar seluruh pihak dapat mengembangkan empat sektor. Yakni, sektor pariwisata, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan. "Ini yang perlu disikapi, sehingga pasca timah, kita tidak bingung. Ini tidak bisa hanya slogan. Ayo begawe bersama," ajaknya.

Dalam paripurna istimewa hari jadi ke-15 Provinsi Babel, turut hadir tokoh presidium perjuangan Provinsi Babel dan pembagian hadiah bagi para camat dan unsur pemerintah yang berprestasi.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Babel Antonius Uston, dengan tegas menyatakan bahwa pariwisata yang selama ini dijalankan, belum berhasil. Kendati pariwisata hingga kini sudah menunjukkan geliatnya, harapannya ada totalitas dari Pemprov. Babel agar memerintahkan SKPD terkait melibatkan Stakeholder pariwisata. "Semuanya harus dilibatkan, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah itu sendiri," ujar Antonius.

Keberpihakan menggenjot pariwisata, salah satunya menggelontorkan dana untuk sektor UMKM yang hingga kini belum tersentuh dengan baik. "Kita berharap ada bantuan modal usaha, demi kemajuan sektor pariwisata Babel," imbuhnya.

Sekretaris fraksi PKS DPRD Babel itu menegaskan, bahwa sektor pariwisata Babel belum maju. Pariwisata katanya dikatakan maju, apabila yang merasakan dampaknya masyarakat Babel. "Bukan sebuah euforia, seremonial dan didatangi kelompok-kelompok elit yang menikmati pariwisata, itu bisa kita katakan belum berhasil. Dikatakan berhasil, ketika banyak orang yang datang ke Bangka Belitung dan menikmati segala potensi pariwisata Bangka Belitung dan masyarakat bisa menerima langsung dampak ekonomi dari pariwisata. Itulah yang bisa dikatakan sektor pariwisata berhasil dan dapat mendukung pembangunan Bangka Belitung," katanya.

December

1
2015


 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Para pelaku usaha bidang pertimahan termasuk perusahaan peleburan biji timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tak perlu khawatir jika sisa hasil pengolahan dan pemurnian logam timah, berupa timah yang tercampur dengan unsur unsur logam lain tak dapat dimanfaatkan secara ekonomis ataupun diperdagangkan secara bebas meski hanya di dalam negeri (lokal).

Hal ini pun berlaku untuk timah batangan dengan spesifikasi dibawah kategori Timah Murni Batangan (kadar Sn minimal 99.9%) yang wajib diperdagangkan melalui bursa timah.

Pasalnya saat ini pihak Direktorat Jenderal Perdagangan Luara Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia justru mengeluarkan surat keputusan tentang Penjelasan Timah Solder & Barang Lainnya Dari Timah. Surat tersebut ditanda tangani oleh Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Karyanto Suprih.

Surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI tersebut tertanggal 25 September 2015 dengan nomor 1670/DAGLU/SD/2015. Terbitnya surat putusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI tersebut dibenarkan pula oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Solder Indonesia, Jeffy Nababan.

"Kita sudah menerima surat putusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag itu beberapa waktu lalu. Surat putusan tersebut tak lain merupakan surat balasan intansi itu (Dirjen Perdagangan Luar Negeri--red) hasil dari surat kita (Asosiasi Solder Indonesia--red) terdahulu," ujar Jeffy Nababan melalui rilis yang disampaikan kepada bangkapos.com, Kamis (26/11/2015) siang.

Dijelaskannya, ada 4 (empat) butir poin pokok tertera dalam surat putusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI Nomor 1670/DAGLU/SD/2015 itu sebagai berikut :

 1 ) Timah yang dapat diekspor berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang ketentuan ekspor timah (Permendag 33/2015) yaitu hanya timah batangan, timah solder, dan barang lainnya dari timah, sedangkan timah yang termasuk ketiga kategori tersebut dilarang ekspornya.

2). Timah murni batangan, timah solder, dan barang lainnya dari timah dalam poin 1 hanya dapat diekspor apabila telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada lampiran II Permendag 33/2015.

3). Permendag 33/2015 pada prinsipnya hanya mengatur mengenai ketentuan ekspor timah, sedangkan untuk perdagangan di dalam negeri hanya terkait dengan kewajiban timah murni batangan untuk diperdagangkan melalui Bursa Timah. Kewajiban tersebut hanya diperuntukan bagi timah murni dalam bentuk batangan dan pos tarif/HS.ex.8001.10.00.00 dan memiliki kandungan stannum (Sn) paling rendah 99,9 % yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian biji timah oleh semelter, telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud lampiran II Permendag 33/2015.

Selanjutnya pada poin ke 4) tersebut sebagaiman diatur dalam pasal 4 ayat (2) Permendag 33/2015, timah solder dan barang lainnya dari timah hanya dapat diekspor jika memenuhi ketentuan menggunakan bahan baku timah murni batangan yang berasal dari Bursa Timah dan telah dilengkapi bukti pembelian timah murni batangan dari bursa timah.

"Selama ini kan sisa hasil pengolahan pemurnian logam timah itu di semelter-semelter tidak dapat dimanfaatkan padahal ada nilai ekonomisnya. Nah dengan adanya surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI itu Nomor 167/DAG/SD/2015 justru memberikan peluang bagi pelaku usaha pertimahan untuk dapat memanfaatkan sisa hasil pengolahan pemurnian logam itu. Surat tersebut juga sekaligus mementahkan isu bahwa bursa memonopoli perdagangan timah Indonesia. Sekarang semua jenis timah dengan kadar Sn dibawah 99.9% bebas diperdagangkan di dalam negeri tanpa perlu melalui bursa, tetapi tidak untuk diekspor sesuai dengan permendag no 33 tahun 2015, " jelasnya.

Pemilik perusahaan solder yang berlokasi di kawasan Cikarang Bekasi itu menambahkan surat putusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI Nomor 167/DAGLU/SD/2015 itu sangat perlu disosialisasikan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melalui intansi terkaitnya (Dinas Perindustrian & Perdaganagan) lantaran potensi usaha di bidang pertimahan banyak terdapat di provinsi setempat (Babel).